Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menilai perbuatan menyadap telepon yang dilakukan Badan Intilijen Australia DSD terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pejabat lainnya merupakan tindakan tidak baik. Apalagi sampai membongkar percakapan yang menyangkut rahasia negara.
"Kalau memang benar (penyadapan), saya merasa prihatin terhadap pola-pola seperti itu. Mohon maaf, bagaimanapun juga ada komunikasi yang menyangkut rahasia negara," kata dia saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Kasus penyadapan yang menyeret sejumlah nama petinggi negara pada 2009, termasuk Hatta yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara tentu banyak membicarakan hal-hal bersifat rahasia dan dijamin dalam Undang-undang (UU).
"Kita sendiri sudah memiliki UU transparansi terhadap informasi, jadi tidak perlu sadap menyadap. Yang menyangkut rahasia negara tidak boleh dibuka karena itu dilindungi UU. Penyadapan itu sesuatu yang tidak baik, tidak benar," tegas dia.
Hatta mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) harus mengklarifikasi berita yang terlanjut beredar luas demi menjaga hubungan baik dengan Australia.
"Jadi saya tidak perlu memberikan overaction, karena kalau tidak hati-hati bisa memperburuk hubungan. Perlu ada klarifikasi ini melalui kantor Menkopolhukam," tandas dia.(Fik/Ndw)
"Kalau memang benar (penyadapan), saya merasa prihatin terhadap pola-pola seperti itu. Mohon maaf, bagaimanapun juga ada komunikasi yang menyangkut rahasia negara," kata dia saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Kasus penyadapan yang menyeret sejumlah nama petinggi negara pada 2009, termasuk Hatta yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara tentu banyak membicarakan hal-hal bersifat rahasia dan dijamin dalam Undang-undang (UU).
"Kita sendiri sudah memiliki UU transparansi terhadap informasi, jadi tidak perlu sadap menyadap. Yang menyangkut rahasia negara tidak boleh dibuka karena itu dilindungi UU. Penyadapan itu sesuatu yang tidak baik, tidak benar," tegas dia.
Hatta mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) harus mengklarifikasi berita yang terlanjut beredar luas demi menjaga hubungan baik dengan Australia.
"Jadi saya tidak perlu memberikan overaction, karena kalau tidak hati-hati bisa memperburuk hubungan. Perlu ada klarifikasi ini melalui kantor Menkopolhukam," tandas dia.(Fik/Ndw)