Hatta Sebut RI Punya 3 Merek Angkutan Pedesaan Karya Anak Bangsa

Pemerintah membeberkan cerita pengembangan angkutan murah untuk pedesaan yang telah dimulai pada 2010. Dari sinilah, lahir tiga merek mobil murah angkutan pedesaan lokal besutan anak bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menuturkan, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) 10/2011 tentang Perluasan Program Pro Rakyat termasuk angkutan umum murah telah dilaksanakan di 2010.

Pemerintah membebaskan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 0% untuk mobil komersial pick up, bus, truk, mini van. Mobil-mobil tersebut dapat dikonversi atau dimodifikasi menjadi mobil penumpang.

"Kebutuhan bus nasional saat ini masih sekitar 4.500 unit per tahun. Pemda diharapkan segera mempersiapkan infrastruktur transportasi publik dan industri dalam negeri yang sanggup memenuhi kebutuhan sampai 100 ribu unit bus dan truk besar per tahun," jelasnya di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Melalui program Pro Rakyat tersebut, lanjut dia, mobil murah angkutan pedesaan telah menjadi prioritas untuk dikembangkan di mana telah muncul beberapa merek.

"Beberapa merek lokal seperti VIAR, GEA dan TAWON yang seluruhnya merupakan merek original dan diproduksi oleh anak bangsa. Industri otomotif nasional tersebut dianggap memiliki kemampuan dalam pengembangan kendaraan umum murah (pedesaan)," tambah dia.

Hatta menyebut, perlu pelaku usaha tangguh dan sumber daya manusia handal supaya dapat men-transfer desain dan merancang ini menjadi produk mobil komersial.

Sebab pengembangan mobil murah dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan angkutan pedesaan masih memerlukan dukungan penguasaan teknologi, finansial dan jaringan purna jual.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pihaknya telah membuat prototipe dan tinggal mencari produsen yang yang tertarik memproduksi mobil jenis tersebut.

"Kami pernah minta PT INKA membuat prototipe sekaligus memproduksinya. Bahkan Gubernur Sulawesi Selatan pernah menghubungi saya karena mereka minat untuk tipe kecil, dan saya minta berhubungan dengan INKA tapi saya tidak tahu di tengah jalan tidak dilanjutkan," ujarnya.

Dia mengaku, tidak tahu menahu mengenai alasan mandeknya produksi angkutan murah pedesaan itu. Sebab Kementerian Perindustrian hanya bertindak sebagai regulator yang bertanggung jawab pada spesifikasi dan regulasi mobil murah dan ramah lingkungan.

"Kami kan bukan produsen, jadi mesti mencari BUMN. Kalau INKA tidak bisa, ya kita cari yang lain yang bisa memulai produksinya. Dan harus dibiayai oleh pemerintah," pungkas dia. (Pew/Nur)