RI Disadap, DPR Kritik Jamsostek Kirim Pekerjanya ke Australia

PT Jamsostek Tbk dikabarkan memberikan perjalanan bonus 15 pekerjanya ke Australia pada Minggu (24/11/2013). Mereka yang pergi kategori pegawai  'teladan' dan pergi ke Australia dengan biaya dari Jamsostek Pusat.

Pekerja Jamsostek yang pergi terdiri dari  tiga orang kepala kantor wilayah, tiga orang kepala kantor cabang kelas I, tiga kepala kantor cabang kelas II, tiga kepala kantor cabang kelas III, perwakilan pejabat eselon I Jamsostek pusat, dan beberapa panitia.

Perjalanan dinas ini pun mendapatkan tanggapan dari anggota dewan. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatullah  menilai tidak tepat jika Jamsostek memberangkatkan sejumlah pegawai ke Australia manakala kondisi politik antara Pemerintah Indonesia dan Australia memanas.

"Jamsostek jelas tidak sensitif. Perjalanan itu harus dilihat untuk apa, apakah untuk kerjasama, jika untuk sekadar liburan jelas sangat tidak sensitif. Jika mau belajar studi banding juga tidak tepat, dengan sikap Australia terhadap Indonesia. Kalau mau pergi, mau studi apa lagi," tegas Poempida dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/11/21013).

Peompida menilai, jika Jamsostek memberangkatkan pekerja dalam situasi sekarang, maka direksi Jamsostek kurang peka dan tidak sensitif. Belum lagi persiapan BPJS belum maksimal.

Dia mengingatkan, dalam situasi ekonomi tengah sulit seperti sekarang ini, akan lebih baik direksi Jamsostek berpikir bagaimana menggerakkan sektor rill, membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

Pasalnya hingga awal tahun sampai sekarang ada tiga juta penggangguran baru yang tidak bisa ditangani pemerintah. Sementara, Jamsostek memiliki dana besar yang seharusnya bisa diputar untuk membantu menekan angka pengangguran.

"Fungsi Jamsostek dalam masalah ketenagakerjaan tidak terlihat. Jangan hanya berpikir muter duit di fund manager, kemudian direksi bangga. Dana di Jamsostek ada aspek sosial," tegas Peompida.

Poempida pernah mengatakan bahwa program BPJS hingga saat ini dari sisi persiapan juga tidak maksimal. Padahal, jika tak ada persiapan matang, maka program itu akan bermasalah.

"Perancis pernah mengalami defisit anggaran dan bankrut karena program semacam BPJS. Karena itu, persiapan matang harus dilakukan," tegasnya.
 
Anggota Komisi IX lainnya, Rieke Diah Pitaloka juga meminta agar Jamsostek bisa lebih terbuka. Jika benar kabar ada 15 pegawai Jamsostek ke Australia di tengah masalah pekerja belum tuntas Jamsostek layak diaudit. "Segera audit Jamsostek, masalah buruh pekerja saja belum tuntas," tegas Rieke.

Ketimbang memberi 'bonus' ke pegawai, akan lebih baik Jamsostek menuntaskan sejumlah masalah termasuk kebijakan outsourcing yang diprotes pekerja.  Kemudian, perbaiki betul berbagai kekurangan jelang pelaksanaan BPJS.

Kata Poempida, Komisi IX sudah mendapat pengaduan dari para pekerja outsourcing di PT Jamsostek. Dia minta direksi BUMN melaksanakan kesepakatan dengan DPR dalam raker.

Pasalnya, Panja Outsourcing BUMN di Komisi IX DPR RI merupakan hak pengawasan yang setara kekuatannya dengan hak bujet dan hak legislasi yang dimiliki DPR RI.

Dia menegaskan, dengan keuntungan Jamsostek triliunan rupiah seharusnya tidak susah Jamsostek membayar gaji para karyawan alih daya dan alasan efisiensi direksi dinilai Poempida tidak tepat.  "Dalam kondisi darurat sekrang ini, hak pekerja jangan dimainkan, jangan pekerja outsourcing dizalimi," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Jamsostek Pusat Kuswahyudi hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan seputar informasi keberangkatan beberapa pegawai Jamsostek ke Australia. Pesan singkat dan telpon wartawan tidak direspons. (Dny/Nrm)