Tak Seperti Pangan, Indonesia Tak Mungkin Impor 15 Juta Rumah

Kekurangan pasokan rumah (backlog) secara nasional yang mencapai 15 juta unit membutuhkan peran serta dari para pengembang untuk menyediakan rumah layak huni sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

"Pengembang merupakan aktor untuk menyediakan kebutuhan rumah bagi rakyat Indonesia. Kebutuhan mendasar ini tidak bisa ditawar lagi karena masyarakat kita sangat memerlukan tempat bernaung, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah," kata Wakil Presiden Boediono saat membuka Musyawarah Nasional Real Estate Indonesia (REI) di Jakarta, Senin (25/11/2013).

Kebutuhan masyarakat akan kebutuhan papan ini diketahui akan terus meningkat. Sayangnya, pertumbuhan permintaan rumah tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai. Alhasil, Indonesia mencatat kekurangan pasokan rumah sebanyak 15 juta unit.

"Kalau pangan kurang, masih bisa diimpor, tapi kalau papan mau impor bagaimana? Makanya kita harus sediakan di sini. Inilah yang menjadi keunikan dan tantangan bagi pemerintah dan pengembang untuk memenuhi kebutuhan rumah," paparnya.

Boediono berharap agar pengembang memprioritaskan pembangunan perumahan bagi rakyat berpenghasilan rendah guna mengatasi masalah backlog properti. Pengembang bisa melakukan dengan mengikuti arah kebutuhan perumahan nasional baik dalam bentuk rumah tapak, rumah susun sewa (rusunawa), rusun milik (rusunami) dan jenis properti lainnya.

"Kelompok masyarakat yang berpendapatan sudah cukup, kebutuhan papan bukanlah prioritas karena biasanya mereka sudah punya rumah," terangnya.

Pemerintah mencatat kebutuhan rusunawa setiap tahun terus semakin besar. Kebutuhan terbesar berasal dari penduduk di kawasan kota-kota besar/ Sayangnya, skema pembangunan Rusunawa ini belum menunjukan karena tidak jelasnya pemberian insentif.

"Orang terkadang tidak butuh rumah milik, tapi yang penting bisa tinggal atau berteduh saat pulang bekerja," imbau Boediono. (Fik/Shd)