Akuisisi Inalum Tak Kunjung Kelar, RI Kirim Tim ke Jepang

Pemerintah tampaknya tak sabar dengan belum kelarnya proses akuisisi PT Indonesia Asahan Alumuminium (Inalum) dari perusahaan konsorsium asal Jepang PT Nippon Asahan Aluminium (NAA) yang tak kunjung kelar.

Sebab itu, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat pada hari ini mengirimkan tim ke Tokyo, Jepang sebagai upaya menuntaskan akusisi tersebut.

Dia mengatakan, tim ini diharapkan mampu menyampaikan hasil rapat final dari Indonesia yang dilakukan pada minggu lalu dan diharapkan bisa segera menetapkan termination agreement.

"Hari ini tim saya dipimpin Pak Agus Tjahajana (Dirjen Kerjasama Industri Internasional) ada di Tokyo. Jadi saya berpendapat setelah kami melakukan rapat final minggu lalu kita mengirimkan sebuah tim untuk menyelaraskan semua," ujar dia di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
 
Penyelarasan ini, lanjut Hidayat, sangat penting sebelum Inalum benar-benar menjadi milik Indonesia seluruhnya.  Apalagi menyangkut pengakhiran suatu kesepakatan yang sudah berjalan selama 30 tahun.

"Saya rasa butuh harmonisasi formulasi kata-kata dan sebagainya. Jadi saya kirimkan 5 orang ke sana saya menunggu kabarnya," kata dia.

Hidayat sendiri berharap proses pengambilalihan ini bisa selesai sebelum tanggal 12 Desember 2013. Ini terkait rencana Presiden berkunjung ke Jepang untuk menghadiri pertemuan ASEAN-Jepang.

Seperti diketahui, proses akuisisi  Inalum hingga saat ini masih belum selesai karena adanya perbedaan nilai aset antara Indonesia dan Jepang terkait perusahaan tersebut.

Pihak Indonesia terus berkeinginan untuk melakukan pengambilalihan saham Inalum karena kerjasama yang terjalin selama ini merugikan pemerintah.

Mantan Menteri Keuangan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardoyo, pemerintah telah mengalami kerugian selama 22 tahun sejak proyek kerjasama pengolahan aluminium itu berlangsung sejak 30 tahun lalu.

PT NAA sendiri memegang saham perusahaan tersebut sekitar 59%, sedangkan pemerintah Indonesia sebesar 41%. Jika proses akuisisi berhasil, maka keseluruhan saham Inalum akan menjadi milik Indonesia. (Dny/Nur)