Pengendalian inflasi menjadi agenda penting bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) ke depan. Keseriusan ini dibuktikan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi untuk memproyeksikan laju inflasi periode 2016-2018.
Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan lainnya.
Menurut Hatta, rakor tersebut bertujuan untuk mendalami kebijakan target inflasi 2016-2018 dan mengevaluasi realisasi inflasi sepanjang 2013. "Kita ingin melihat sasaran ke depan para Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di 2014-2018," ujarnya saat ditemui di Gedung BI Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Pada kesempatan yang sama, Wamenkeu Bambang Brodjonegoro menambahkan, pihaknya dan BI mematok target inflasi pada tahun depan sebesar 5 plus minus 1%, kemudian menurun 4 plus minus 1% di 2015-2017. Dan diharapkan inflasi bakal berada di kisaran 3 plus minus 1% pada 2018.
"Target inflasi periode 2016-2018 harus turun dengan cara meminimalkan faktor harga administrasi atau administration price (listrik, BBM) serta volatilitas harga pangan," sambungnya.
Sebab, kata Bambang, dua faktor tersebut kerap menjadi pemicu meloncatnya inflasi dari target yang diharapkan. "Walaupun volatile food bukan penyumbang besar inflasi, namun kalau faktor harga pangan dan administration price bisa dikendalikan, maka inflasi bisa stabil di bawah 5% per tahun," jelas dia.
Terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang selalu menyumbang inflasi tinggi, menurut dia, kini pemerintah harus membiarkan harga bergerak mengikuti dinamisme pasar. "Namun tetap harus ada subsidi, menjalankan pembatasan konsumsi. Ini akan menurunkan inflasi," tandasnya.
Sementara itu, Bambang mengatakan, dalam rakor inflasi, keterlibatan Menakertrans Muhaimin Iskandar lebih kepada penentuan standar upah minimum berdasarkan angka inflasi. "Inflasi penting untuk menentukan standar upah minimim. Jadi beliau mau tahu potret inflasi ke depan berapa," pungkas dia. (Fik/Ndw)
Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan lainnya.
Menurut Hatta, rakor tersebut bertujuan untuk mendalami kebijakan target inflasi 2016-2018 dan mengevaluasi realisasi inflasi sepanjang 2013. "Kita ingin melihat sasaran ke depan para Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di 2014-2018," ujarnya saat ditemui di Gedung BI Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Pada kesempatan yang sama, Wamenkeu Bambang Brodjonegoro menambahkan, pihaknya dan BI mematok target inflasi pada tahun depan sebesar 5 plus minus 1%, kemudian menurun 4 plus minus 1% di 2015-2017. Dan diharapkan inflasi bakal berada di kisaran 3 plus minus 1% pada 2018.
"Target inflasi periode 2016-2018 harus turun dengan cara meminimalkan faktor harga administrasi atau administration price (listrik, BBM) serta volatilitas harga pangan," sambungnya.
Sebab, kata Bambang, dua faktor tersebut kerap menjadi pemicu meloncatnya inflasi dari target yang diharapkan. "Walaupun volatile food bukan penyumbang besar inflasi, namun kalau faktor harga pangan dan administration price bisa dikendalikan, maka inflasi bisa stabil di bawah 5% per tahun," jelas dia.
Terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang selalu menyumbang inflasi tinggi, menurut dia, kini pemerintah harus membiarkan harga bergerak mengikuti dinamisme pasar. "Namun tetap harus ada subsidi, menjalankan pembatasan konsumsi. Ini akan menurunkan inflasi," tandasnya.
Sementara itu, Bambang mengatakan, dalam rakor inflasi, keterlibatan Menakertrans Muhaimin Iskandar lebih kepada penentuan standar upah minimum berdasarkan angka inflasi. "Inflasi penting untuk menentukan standar upah minimim. Jadi beliau mau tahu potret inflasi ke depan berapa," pungkas dia. (Fik/Ndw)