4 Negara Tolak Teken Kesepakatan WTO

Setelah sempat terhadang dengan penolakan India, kesepakatan perdagangan WTO yang dirangkum dalam Paket Bali ternyata masih terganjal empat negara lainnya. Cuba, Bolivia, Venezuela dan Nikaragua menolak untuk menandatangani kesepakatan WTO pada Sabtu (7/12/2013) dini hari.

Seperti mengutip laman ABC News, setelah negosiasi  sepanjang Jumat malam  perjanjian WTO nyaris disepakati seluruh anggotanya. Puluhan menteri perdagangan disuguhkan draft kesepakatan yang telah disesuaikan dengan keinginan India.

Sebelumnya India dengan tegas menolak untuk mengalah pada sejumlah ketentuan yang dapat membahayakan subsidi pangan bagi rakyatnya yang kurang mampu.

Namun setelah India merasa puas dan perjanjian nyaris disepakati, Kuba yang didukung Bolivia , Venezuela dan Nikaragua justru menolaknya karena terdapat penghapusan referensi embargo perdagangan Amerika Serikat (AS) yang telah bertahan selama berpuluh-puluh tahun. Keempat negara itu ingin masalah tersebut diangkat ke dalam kesepakatan WTO.

"Kami perlu melanjutkan konsultasi dan menemukan cara untuk mengatasi masalah ini ," ujar juru bicara WTO Keith Rockwell.

Sejauh ini, berbekal sedikit harapan, menteri perdagangan dari 159 negara telah datang ke Bali untuk mencapai kesepakatan guna meningkatkan perdagangan dunia. Tetapi setelah proposal kesepakatan dirilis pada Jumat malam dengan penyesuaian isu subsidi yang baru, harapan akan terwujudnya kesepakatan semakin tinggi.

Proposal kesepakatan itu juga berisi tentang prosedur bea cukai yang telah disederhanakan dan lebih transparan guna mengurangi hambatan perdagangan .

Kesepakatan tersebut dapat meningkatkan perdagangan global sebesar US$ 1 triliun dan mendukung negosiasi perdagangan putaran Doha yang dikenal berpotensi membawa perubahan besar dalam regulasi, pajak dan subsidi. Selain itu kesepakatan dalam negosiasi Doha dapat menguntungkan negara-negara berpenghasilan rendah .

Intinya, jika semua negara bermain dengan aturan dagang yang sama,  semua negara, kaya atau miskin, akan memperoleh keuntungan. Tetapi beberapa kritikus menuturkan, aturan WTO dapat menghalangi masing-masing negara untuk menetapkan prioritas sendiri terkait perlindungan lingkungan, hak-hak pekerja, ketahanan pangan dan sejumlah bidang lainnya.

Penurunan tarif impor secara mendadak juga dinilai dapat mengapus berbagai industri yang menyebabkan pemangkasan tenaga kerja di negara-negara kaya dan miskin.

Pertemuan di Bali kali ini dianggap sangat penting mengingat telah satu dekade WTO gagal mencapai kesepakatan perdagangan global. Selain itu, citra WTO sebagai forum negosiasi perdagangan 159 negara di dunia dapat terancam. (Sis/Ndw)