Pemerintah Sulit Kembangkan Ekspor ke Amerika Latin

Pemerintah Indonesia sulit untuk mengembangkan ekspor di Amerika Latin. Hal itu karena kurang transparannya aturan di negara-negara Amerika Latin.

"Kalau kita ekspor ke Amerika Latin, kurang transparan aturan ekspor dan impor. Hal ini sebenarnya sudah kita tinggalkan," ujar Direktur Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pabagyo, di Gedung Kementerian Perdagangan, Selasa (10/12/2013).

Menurut Iman, dengan kurangnya transparan tersebut sangat mempengaruhi pasar dan target pemerintah dalam pengurangan defisit neraca transaksi pembayaran.

Tidak hanya itu, selama ini Kementerian Perdagangan juga mengeluhkan adanya suatu negara yang mensyaratkan untuk menyertakan validasi dari Kedutaan Besar negara tujuan ekspor di Indonesia jika ingin ekspor ke negara tersebut.

"Ada satu negara di mana jika kita mau ekspor kita harus mendapatkan validasi dokumen di kedubesnya di sini, itu biayanya US$100," jelas Iman.

Namun saat ini Indonesia sudah mengusulkan untuk mempermudah dalam persyaratan ekspor di beberapa negara melalui hasil KTT WTO dalam paket Bali yang sudah disepakati 160 negara. Masalah regulasi impor ini masuk dalam salah satu poin paket Bali yaitu dalam hal trade facility agreemant.

"Jadi dalam dokumen itu harus itu yang ingin itu dihapus, ini masuk dalam trade facility agreement dalam paket Bali," kata Iman.

Adapun kesepakatan WTO di Bali tersebut bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan memberikan kemudahan bagi negara miskin untuk menjual produknya.  Dengan penerapan kesepakatan WTO Bali maka WTO dapat menyumbangkan US$ 1 triliun untuk ekonomi global. (Yas/Ahm)