Pemda DKI Diminta Alihkan Subsidi BBM ke Angkutan Umum

Pemerintah Daerah DKI Jakarta diminta mengalihkan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi umum massal.

Pemberian subsidi dipercaya bisa memperbaiki kondisi angkutan di ibu kota dan menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum dan tak lagi memakai kendaraan pribadi.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengaku langkah Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus di wilayah DKI Jakarta disambut baik Dewan Transportasi Kota Jakarta karena sudah tepat.

"Setelah itu kompensasi pencabutan subsidi BBM bisa untuk angkutan umum," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (14/12/2013).

Selain itu, dia juga meminta pemerintah menyiapkan dengan maksimal transportasi umum massal jik benar-benar merealisasikan rencana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk ibu kota. Misalkan dengan pembangunan mass rapid transportation (MRT) dan lainnya.

Ahok  sebelumnya menyatakan rencana menghapus subsidi BBM khusus di wilayah DKI Jakarta. Karena menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemprov DKI akan segera mengajukan rencana tersebut ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, penghapusan subsidi BBM tersebut bertujuan untuk menghemat pemakaian BBM. Selain itu, biaya subsidi tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Penghematan itu kan untuk membantu pembangunan infrastruktur. Kami akan minta kepada menteri ESDM untuk stop (subsidi BBM) saja," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok mengatakan alasan lain rencana menghapus subsidi BBM adalah menekan pembelian mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Terlebih selama beberapa bulan ini, angka penjualannya mobil murah terus meningkat di wilayah DKI Jakarta.

Mengapa mobil murah?. Ahok mengatakan, walau di seluruh SPBU terpasang anjuran bagi kendaraan roda empat untuk mengisi BBM non subsidi, nyatanya, mobil murah yang selama ini membanjir Jakarta justru lebih banyak yang mengggunakan BBM bersubsidi.

"Katanya mobil murah tidak boleh pakai bensin subsidi tetapi di lapangan mana. Mending kami buat aturan yang jelas saja, subsidi dihapus. Yang penting semua mesti cukup," kata Ahok.

Ia pun yakin, bila rencana tersebut dikabulkan oleh Kementerian ESDM, tidak akan mempengaruhi pendapatan pengusaha SPBU, terlebih jumlah kendaraan bermotor di Jakarta jumlahnya sangat banyak. "Kalau pengusaha SPBU tidak ada urusan. Kalau menurut saya mereka yang penting ada yang beli," ucap dia.(Nrm)