Sukses

Kurtubi: RFID BBM Subsidi Cuma Jadi Proyek Mubazir

Pemasangan alat pengontrol BBM bersubsidi alias RFID pada ratusan kendaraan pribadi dinilai proyek mubazir.

Pengamat Perminyakan, Kurtubi menilai pemasangan alat pengontrol bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi alias Radio Frequency Identification (RFID) pada ratusan kendaraan pribadi merupakan proyek mubazir. Pasalnya pemerintah dianggap menjatah konsumsi BBM bersubsidi bagi warga negara.

"Hentikan saja pasang-pasang RFID karena tidak ada gunanya. Itu cuma proyek mubazir antara pemerintah dan pelaku usaha. Orientasinya mencari keuntungan," ungkap dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Rabu (18/12/2013).

RFID, menurutnya, sama seperti menjatah bahkan menghentikan konsumsi BBM subsidi yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Kurtubi menilai, cara tepat untuk mengurangi laju konsumsi BBM subsidi dengan menaikkan harga jual.

"Di negara komunis saja tidak ada jatah, masa kita di jatah-jatah segala karena kita perlu BBM supaya bisa cari nafkah, silaturahmi. Kalau berani, naikkan saja harga jualnya sampai ke harga pokok," tambah dia.

Pemasangan alat pengontrol, Kurtubi menilai, sama seperti menyiksa rakyat Indonesia. Artinya, pemerintah memaksa rakyat untuk membeli pertamax dengan harga lebih mahal.

"Jangan diteruskan, pasang RFID seperti menyiksa rakyat sendiri. Kalau rakyat pakai pertamaks akan berat untuk biaya transportasi mereka," ujarnya.

Jika subsidi terasa berat dan menjadi beban fiskal, dia menyarankan supaya pemerintah segera melakukan konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG), seperti bus Transjakarta. Selain harganya yang murah, sambungnya, BBG mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas polusi.

"Harga gas saja cuma Rp 3.100 per liter setara minyak, dan kalaupun naik Rp 1.000 masih murah bila dibandingkan dengan harga BBM subsidi. Daripada gas dijual ke China Rp 30 triliun per tahun, lebih baik kita pakai sendiri," tuturnya.

Kurtubi menyebut, pemakaian BBG juga bisa mendorong geliat industri supaya berdaya saing tinggi dan mengalihkan anggaran subsidi untuk membenahi transportasi publik maupun pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah harus cepat membangun infrastruktur BBG, konverter kit dibagikan gratis, menciptakan kendaraan yang langsung didesain berbahan bakar gas bukan bensin, dan meremajakan angkutan umum yang sudah mengonsumsi BBG," tandas dia. (Fik/Ndw)

Baca juga:

Ahok Usul Hapus BBM Bersubsidi, Pertamina Tetap Pasang RFID

Konsumsi BBM Mobil di Jakarta Mulai Dipantau Bulan Ini

Pemasangan RFID Kolektif Minimal 150 Kendaraan

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini