Suka Diutangi BBM oleh TNI, Pertamina Mengeluh

PT Pertamina (Persero) berharap segera mendapat petunjuk atas ketidakpastian pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk kendaraan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, dalam memasok BBM ke lembaga pemerintah tersebut, pemerintah tidak membayar dengan tunai. Pembayaran terkadang tertunda karena anggaran yang terbatas.

"Pembayaran tertunda BBM PSO (subsidi) Kementerian Pertahanan dan TNI dari tahun ke tahun budget-nya terbatas sehingg menyisakan pembayaran yang jadi beban APBN tahun berikutnya," kata Hanung saat penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (18/12/2013).

Namun di sisi lain, menurut Hanung, Pertamina harus membayarkan kewajibannya kepada negara, seperti pembayaran dividen dan harus melaporkan kinerja keuangan ke negara.

"Pertamina diberikan target berupa keuntungan dividen yang disetorkan ke pemerintah," tuturnya.

Hanung berharap, pemerintah segera memberikan solusi atas ketidak jelasan pembayaran uutang ini, sehingga pasokan BBM untuk kegiatan operasional TNI dan kinerja keuangan Pertamina tidak terganggu.

"Pertamina berharap setelah MoU ini, masalah pembayaran BBM dapat dicarikan solusi terbaik. Sehingga operasi TNI bisa kami dukung sebaiknya," ungkapnya.

Meski begitu, Hanung mengaku perusahaan energi plat merah tersebut siap memasok kebutuhan BBM TNI, dan menyiapkan seluruh kemampuan Pertamina memasok BBM keseluruh penjuru Indonesia.

"Pertamina berkomitmen menyediakan lebih 100 terminal BBM. Dari Sabang sampai Marauke kami beroperasi 24 jam. Semua operasi TNI bisa kami dukung sebaik-baiknya," pungkasnya. (Pew/Ndw)


Baca Juga:

BBM RI yang Murah Mengalir ke Singapura dan Malaysia

Pertamina Tak Canggung Contek Cara Petronas Eksis di Luar Negeri

Pertamina Rogoh US$ 120 Juta untuk Kembangkan Gas Jawa-Cepu

Hari Ini Pertamina Serentak Resmikan 4 Proyek di Indonesia