PT Pertamina (Persero) mengaku kesulitan menaikkan harga elpiji 12 kilogram (kg) sejak dulu. Padahal, sumber energi ini merupakan gas non subsidi yang notabene khusus untuk kalangan menengah ke atas.
Vice Presiden Corporate Comunication Pertamina Ali Mundakir mengaku harga jual gas non subsidi tersebut sebelumnya mengacu pada harga yang ditetapkan perseroan pada 2009.
"Dari tahun 2009 sampai 2013 tidak ada kenaikan sama sekali, sekarang aja kerupuk sudah berapa persen naiknya. Sementara kurs dan bahan baku naik terus, memang menaikkan ini sulit sekali rasanya," kata Ali di Jakarta, Selasa (14/1/2014).
Sudut pandang pemerintah yang menurut dia, menyerahkan segala kesejahteraan masyarakat tentang konsumsi energi ke Pertamina dinilai kurang tepat.
Ali menambahkan bisnis gas Elpiji 12 kg ini dulunya diciptakan khusus untuk masyarakat menengah ke atas. Namun seiring berkembangnya ekonomi, hal itupun menjadi konsumsi masyarakat menengah kebawah.
"Kalau Elpiji 12 kg ini dikatakan menguasai hajat hidup orang banyak, apa itu komoditas yang diatur?, kan tidak. Kalau mau diatur ya monggo saja, konsekuensinya ya subsidi, Pertamina siap saja," kata Ali.
Untuk itu Ali berpendapat perlu ada ketegasan sikap dari pemerintah dan jajaran direksi Pertamina terkait kejelasan kebijakan mengenai harga elpiji 12 kg tersebut.
Lebih lanjut menurut Ali, jika disesuaikan harga pasar sesuai dengan harga keekonomian, harga elpiji 12 kg seharusnya dinaikkan lebih dari Rp 1.000 per kg.
"Kalau mengacu harga keekonomian di atas Rp 5.000 per kg harusnya, tapi kita naikkan Rp 3.000 per kilo saja hebohnya luar biasa," pungkasnya. (Yas/Nrm)
Baca Juga
Vice Presiden Corporate Comunication Pertamina Ali Mundakir mengaku harga jual gas non subsidi tersebut sebelumnya mengacu pada harga yang ditetapkan perseroan pada 2009.
"Dari tahun 2009 sampai 2013 tidak ada kenaikan sama sekali, sekarang aja kerupuk sudah berapa persen naiknya. Sementara kurs dan bahan baku naik terus, memang menaikkan ini sulit sekali rasanya," kata Ali di Jakarta, Selasa (14/1/2014).
Sudut pandang pemerintah yang menurut dia, menyerahkan segala kesejahteraan masyarakat tentang konsumsi energi ke Pertamina dinilai kurang tepat.
Ali menambahkan bisnis gas Elpiji 12 kg ini dulunya diciptakan khusus untuk masyarakat menengah ke atas. Namun seiring berkembangnya ekonomi, hal itupun menjadi konsumsi masyarakat menengah kebawah.
"Kalau Elpiji 12 kg ini dikatakan menguasai hajat hidup orang banyak, apa itu komoditas yang diatur?, kan tidak. Kalau mau diatur ya monggo saja, konsekuensinya ya subsidi, Pertamina siap saja," kata Ali.
Untuk itu Ali berpendapat perlu ada ketegasan sikap dari pemerintah dan jajaran direksi Pertamina terkait kejelasan kebijakan mengenai harga elpiji 12 kg tersebut.
Lebih lanjut menurut Ali, jika disesuaikan harga pasar sesuai dengan harga keekonomian, harga elpiji 12 kg seharusnya dinaikkan lebih dari Rp 1.000 per kg.
"Kalau mengacu harga keekonomian di atas Rp 5.000 per kg harusnya, tapi kita naikkan Rp 3.000 per kilo saja hebohnya luar biasa," pungkasnya. (Yas/Nrm)
Baca Juga