Hak Suara Negara Berkembang Terancam, China Sebut AS Lamban

Pemerintah China secara tak langsung mengkritik pemerintah Amerika Serikat (AS) yang bertindak lamban dalam menyepakati anggaran pengeluaran negaranya. Lambannya keputusan AS dituding dapat merugikan negara berkembang karena berkaitan dengan perolehan hak memberikan suara di lembaga finansial, Dana Moneter Internasional (IMF).

Seperti dikutip dari CNBC, Kamis (16/1/2014), anggaran pengeluaran senilai US$ 1 triliun yang tengah diajukan pemerintah federal AS masih belum disetujui Kongres. Padahal proposal tersebut telah sesuai dengan komitmen IMF untuk memberi hak suara pada negara-negara berkembang.

Dalam proposal tersebut, pemerintah federal tidak memasukkan anggaran untuk IMF dengan harapan AS dapat membagi hak suaranya dengan negara-negara lain. Selama ini, AS merupakan satu-satunya anggota IMF yang memegang saham kendali kepemilikan hak suara di lembaga multinasional tersebut.

Melihat lambannya keputusan AS, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei itu menyampaikan kritiknya secara tidak langsung pada AS setelah para pembuat kebijakannya gagal mengesahkan anggaran pengeluaran negaranya. Meski demikian, Hong tidak menyebutkan nama AS sebagai negara yang dimaksud.

Dijelaskan Hong, jika Kongres terus mengulur persetujuan anggaran tersebut, negara-negara berkembang dapat terancam kehilangan hak berpendapatnya di IMF. Menurutnya, anggota Kongres harus menandatangani pendanaan IMF untuk mencapai target reformasi 2010 yang sekaligus dapat membuat China menjadi anggota ketiga terbesar di IMF. Hak menyampaikan pendapat di IMF dikenal dengan sebutan kuota.

"Reformasi kuota IMF merupakan keputusan penting yang dibuat lembaga tersebut. Para anggota yang berwenang harus bersungguh-sungguh melaksanakan janjinya dan menghargai suara dari negara-negara berkembang," ungkap Hong.

Reformasi itu dinilai dapat mengubah arah pendanaan IMF dan mengurangi dominasi Eropa Barat atas organisasi pendanaan global tersebut. Negara-negara berkembang seperti Brasil dan India juga dapat menikmati dorongan perekonomian yang lebih besar dari IMF.

Sayangnya, reformasi yang digaungkan sejak 2010 itu masih terganjal persetujuan anggaran pengeluaran AS. Maklum, reformasi hak suara itu tak bisa dilanjutkan tanpa persetujuan Kongres AS pada proposal anggaran yang telah diajukan pemerintah federal.

Kongres AS masih mencemaskan cara IMF membantu negara-negara Eropa yang mengalami keterpurukan perekonomian. Selain itu, Kongress juga enggan terburu-buru melepas kendalinya di IMF mengingat berbagai risiko pada sejumlah pinjaman yang dikucurkan lembaga tersebut.(Sis/Shd)

Baca Juga

Eks Gubernur Bank Israel Dinominasikan Jadi Wakil Ketua The Fed

5 Negara dengan perekonomian Terbaik di 2013

IMF: Ekonomi AS akan Menguat pada 2014