Industri Keropos Gara-gara RI Kebanyakan Ekspor Bijih Mineral

Ketua Umum (Ketum) Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Soetrisno Bachir mengatakan sebuah ironi bila industri dalam negeri keropos, mengingat Indonesia sebagai pengekspor mineral mentah terbesar di dunia. Apalagi, bila Pemerintah Indonesia masih sangat tergantung kepada perusahaan asing dalam mengelola sumber daya alamnya.

"Jadi ini adalah sebuah ironi Pemerintah lemah menghadapi tekanan luar, sehingga gampang disetir oleh kepentingan asing," kata Ketum KB PII Sutrisno Bachir kepada Liputan6.com, diJakarta, Jumat (17/1/2013).

Mantan Ketum Partai Amanat Indonesia itu beralasan dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengolahan Mineral dan Batubara (Minerba), hal ini mencerminkan inkonsistensi terhadap amanat UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

"Inkonsistensi itu semakin tampak dari masih diizinkannya PT Newmont dan PT Freeport untuk mengekspor mineral mentah," jelas Soetrisno.

Soetrisno melihat, bahwa alasan Pemerintah bila merevisi dua peraturan dari turunan UU Minerba adalah karena khawatir terhadap melemahnya sektor tambang dan perekonomian Indonesia, termasuk isu PHK massal. Tapi ini karena pemerintah kurang konsisten dalam menerapkan kebijakan itu.

"Seharusnya, pemerintah sudah mengantisipasi dampak dari pelaksanaan UU Minerba ini. Pasalnya UU itu sudah disahkan 5 tahun lalu. Jadi, pasti sudah ada hitungannya," ungkap pengusaha asal Pekalongan Jawa Tengah itu.

Dia tidak menginginkan bahwa ternyata inkonsistensi pelaksanaan UU Minerba ini terjadi karena kombinasi antara ketakutan dan kerakusan yang didahapi pemerintah. Seharusnya, jangan sampai hal ini disebabkan karena kelemahan mental pemerintah.

"Mungkin karena takut terhadap tekanan dari pihak asing, atau rakus karena berharap imbalan dari sogokan asing. Apalagi ini adalah tahun politik, yang juga membutuhkan biaya operasional tinggi," sentil dia.

Karenanya itu dia berharap, KPK dan aparat penegak hukum untuk tidak tutup mata terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang pejabat negara dalam melunaknya sikap pemerintah saat ini. (Edo/Ndw)