Kadin Usul Megaproyek Tandingan Tol Atas Laut Pantura

Ide pembangunan megaproyek infrastruktur berupa jalan tol atas laut Pantai Utara Jawa (Pantura) yang diusung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mulai menghadapi saingan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan ide megaproyek infrastruktur di Pulau yang sama dengan nilai investasi mencapai Rp 150 triliun

Berbeda dengan Dahlan, Kadin justru mengusulkan pembangunan saran infrastruktur di kawasan Pantau Selatan Jawa yang diklaimnya memberikan dampak lebih besar. Tak hanya itu, kalangan pengusaha juga memilih pembangunan kereta api daripada tol ata laut yang dianggap bisa mencemari lingkungan.

Ketua LP3ES Kadin Indonesia, Didik J Rachbini menilai proyek pembangunan jalur kereta api baru di pesisir Selatan Jawa dapat menjadi leading sektor dalam membangun kota-kota baru yang lebih bagus dan tertata.

"Kalau Dahlan Iskan bangun jalan tol di atas laut kan bisa tercemar. Sedangkan kami usulkan bangun jalan kereta api baru di pesisir selatan Jawa. Bisa jadi leading sektor daripada bangun di utara," paparnya di kantornya, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto menambahkan pembangunan infrastruktur jalan kereta api itu bersamaan dengan daerah lain di Pulau Jawa, Sumatera, dan pulau lainnya.

Dari panadangan Kadin, jalur kereta api baru ini setidaknya bisa menembus kecepatan hingga 200 kilometer (km) per jam. Proyek ini dianggap lebih murah direalisasikan karena teknologinya sudah banyak dikuasai negara lain. "Tapi pemerintah perlu menyediakan dana sekitar Rp 150 triliun selama beberapa tahun," tambah dia.

Kadin menilai pemerintah seharusnya membangkitkan teknologi kereta api dan membangun sistem transportasi massal berbasis moda kereta api di tanah air. Cara ini dianggap lebih ampuh mengatasi kemacetan pada sistem transportasi nasional dan memperbaiki sistem logistik nasional.

"Pemerintah harus mengedepankan pembangunan jalur kereta api di Indonesia. Biaya pembangunan jalan kereta api di Jawa diperkirakan US$ 15 miliar dari pemerintah pusat dan daerah," jelas dia.

Para pengusaha juga mendesak pemerintah membangun jalan kereta api dari sentra-sentra produksi ke pelabuhan untuk efisiensi pengangkutan barang tujuan ekspor.

"Pihak swasta juga diberi peluang mengelola pelabuhan serta menjalankan usaha penyeberangan supaya terjadi persaingan sehat antara swasta dan BUMN," tandas Suryo.(Fik/Shd)

Baca juga