Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) melaporkan rapor tingkat akuntabilitas kinerja aparatur negara di 449 Pemerintahan Kabupaten/Kota masih jeblok.
Asisten Deputi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntibilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Gatot Sugiarto mengatakan, pemerintah kota/kebupaten yang menerima nilai B atau masuk kategori baik hanya berjumlah 4 daerah.
"Tahun 2012 hanya dua dan tahun 2011 baru ada satu," kata Gatot di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (27/1/2013).
Data sementara evaluasi pelaksanaan akuntabilitas oleh Pemda yang dihimpun Kementerian PAN-RB menunjukan sebanyak 240 pemerintah kota/kabupaten masih mendapat nilai D atau kategori Kurang), 55 Pemda mendapat nilai C (agak kurang) dan 154 lainnya mendapat nilai CC (cukup baik)
"Ini angka yang saya sampaikan sementara," ungkap Asisten Deputi Program Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Defi Ananta.
Hasil evaluasi sementara ini, Defi mengakui, membuat instansinya pihaknya harus bekerja ekstra keras untuk meningkatkan kinerja aparatur daerah. Apalagi, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Evaluasi akuntabilitas setiap tahun digelar Kementerian PAN-RB dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah. Program ini juga digelar untuk menilai komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja dalam rangka mencapai salah satu sasaran reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil.(Pew/Shd)
Baca juga
Asisten Deputi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntibilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Gatot Sugiarto mengatakan, pemerintah kota/kebupaten yang menerima nilai B atau masuk kategori baik hanya berjumlah 4 daerah.
"Tahun 2012 hanya dua dan tahun 2011 baru ada satu," kata Gatot di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (27/1/2013).
Data sementara evaluasi pelaksanaan akuntabilitas oleh Pemda yang dihimpun Kementerian PAN-RB menunjukan sebanyak 240 pemerintah kota/kabupaten masih mendapat nilai D atau kategori Kurang), 55 Pemda mendapat nilai C (agak kurang) dan 154 lainnya mendapat nilai CC (cukup baik)
"Ini angka yang saya sampaikan sementara," ungkap Asisten Deputi Program Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Defi Ananta.
Hasil evaluasi sementara ini, Defi mengakui, membuat instansinya pihaknya harus bekerja ekstra keras untuk meningkatkan kinerja aparatur daerah. Apalagi, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Evaluasi akuntabilitas setiap tahun digelar Kementerian PAN-RB dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah. Program ini juga digelar untuk menilai komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja dalam rangka mencapai salah satu sasaran reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil.(Pew/Shd)
Baca juga
PNS Berkinerja Buruk Siap-siap Dipecat
Indonesia Bermimpi Jalankan Birokrasi Layaknya Singapura
Lebih Kaya dari Indonesia, Korsel Justru Lebih Berhemat
Advertisement