Tarif Kereta Shinkansen Jakarta-Bandung Diusulkan Rp 200 Ribu

Menawarkan fasilitas waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya dalam 37 menit, kereta peluru Shinkansen pastinya akan mengenakan tarif lebih mahal dibandingkan kereta yang selama ini digunakan penumpang. Sebagai perbandingan saja, harga tiket kereta peluru di Jepang bisa mencapai jutaan rupiah.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy Priyatna, mengungkapkan para konsultan proyek pembangunan Shinkansen di Indonesia mengusulkan patokan harga jual tiket sebesar Rp 200 ribu per orang. Angka tersebut masih berupa usulan dan masih akan dikaji pemerintah

"Saya bilang sih kemahalan dan harus lebih murah dari itu. Mereka (konsultan Jepang) akan mengupayakannya," ujar dia di kantor Kemenko, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Dedy mengatakan, pemerintah bakal mendorong keterlibatan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut menggarap megaproyek kereta super cepat rute Jakarta-Bandung bernilai Rp 53 triliun. Sedangkan pembangunan Jakarta-Surabaya, total investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 250 triliun.

"Kalau mau lebih murah dari Rp 200 ribu, pemerintah harus bisa subsidi. Bentuknya bisa subsidi operasi maupun subsidi investasi, misalnya pembangunan infrastruktur dibiayai pemerintah 100% sedangkan yang lainnya swasta atau BUMN," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Deputi V Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Lucky Eko Wuryanto menambahkan, persoalan tarif dan pemberian subsidi sepenuhnya tergantung kepada putusan pemerintah.

"Sebenarnya kalau anggap harga Rp 200 ribu kemahalan ya tidak usah naik kereta. Di Jepang saja harga tiket Shinkansen 10 ribu yen atau sekitar Rp 1 juta," paparnya.

Dia menjelaskan, tarif tiket akan lebih murah jika pemerintah rela kehilangan investasi jalur rel kereta api Shinkansen dan swasta fokus pada operasionalnya saja. Namun bila keadaan sebaliknya, maka harga tiket justru bisa lebih mahal.

"Itu semua akan diperhitungkan kembali dalam willingness to pay. Kan disurvei dulu yang akan naik siapa, golongan apa, dan dengan tarif sebesar itu mau bayar atau tidak. Kalau memang mengambil keputusan misalnya menetapkan harga Rp 100 ribu, maka pemerintah harus mengupayakan subsidinya," pungkas Lucky. (Fik/Shd)