Wamen ESDM: Silahkan Saja Bos Freeport Protes

Menteri Keuangan Chatib Basri bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo berkomitmen akan tetap menjalankan kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Janji tersebut disampaikan setelah kedatangan CEO Freeport McMoran and Gold Inc Amerika Serikat, Richard Adkerson.

Komitmen tersebut disampaikan para pejabat negara tersebut usai menggelar pertemuan yang berlangsung satu setengah jam di kantor Kementerian Keuangan. Pertemuan malam ini membahas mengenai kontrak karya (KK) perusahaan pertambangan dan kewajiban membangun pabrik pemurnian (smelter) seperti amanah Undang-undang (UU) Minerba Nomor 4 Tahun 2009.

"Dibahas macam-macam soal kontrak, smelter dan semuanya. Tapi kita fokus pada keharusan membangun smelter seperti yang sudah disampaikan," ujar Susilo, Senin (3/2/2014).

Susilo menegaskan, pemerintah tak akan mengubah aturan Bea Keluar (BK) ekspor mineral olahan sebesar 60% hingga akhir 2016. Pengenaan BK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan bukan dalam kontrak karya. "Masa harus bertentangan (dengan aturan), yang jelas BK ada di sana (PMK)," ucapnya.

Pemerintah memastikan akan tetap menerapkan kebijakan BK tersebut meski CEO dan Presiden perusahaan induk Freeport McMoran and Gold Inc Amerika Serikat, Richard Adkerson belum lama ini menemui beberapa menteri ekonomi. Bahkan Susilo mempersilahkan CEO raksasa tambang tersebut untuk melayangkan protesnya.

"Silakan, dia (Adkerson) datang boleh-boleh saja dan bertanya pun boleh saja termasuk protes. Masa kita melarang orang protes, kemudian misalkan mereka mau macam-macam masa kita larang," terang dia.

Sayangnya, Susilo hanya menebar senyum ketika ditanya mengenai kemungkinan Freeport melakukan jalur arbitrase.(Fik/Shd)

Baca juga

RI Siap Lawan Freeport dan Newmont Jika Diadukan ke Arbitrase

Kunjungi RI, Bos Besar Freeport Sowan ke Para Menteri Ekonomi

Bos Besar Freeport AS Kunjungi Menkeu, Ada Apa?