Lahan Pertanian Sempit, Menkeu: Jangan Lagi Jadi Andalan Kerja

Pemerintah menilai Indonesia harus mulai melirik sektor jasa sebagai lahan untuk menyerap banyak tenaga kerja. Penyebabnya, sektor pertanian tak lagi memberi harapan bagi pencari kerja seiring dengan keterbatasan lahan pertanian.

Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri, mengakui pertumbuhan ekonomi 2013 yang mencapai 5,78% belum mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.

"Penyerapan tenaga kerja belum bisa terlalu banyak. Tapi paling tidak mencegah orang yang eksisting tidak diberhentikan," ujar dia di Kantor Kemenkeu di Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Saat ini, Chatib menyebut, penyerapan tenaga kerja di sektor jasa cukup tinggi hampir 50% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia. Begitupula di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan pertanian menyerap sekitar 30%-40%.

Sayangnya, laju pertumbuhan sektor pertanian pada kuartal IV 2013 hanya tumbuh 3,83% atau masih kalah dengan sektor pertambangan dan penggalian serta jasa-jasa yang mencapai pertumbuhan 5,27%.

"Jadi saya rasa kuncinya ke depan, penyerapan tenaga kerja tidak bisa lagi mengandalkan sektor pertanian karena lahannya terbatas," ucap dia.

Padahal sektor pertanian menyerap tenaga kerja lebih dari 38 juta orang pada Agustus 2013. Dengan kondisi ketidakseimbangan antara lahan dan jumlah tenaga kerja di sektor ini, mengakibatkan penurunan produktivitas.

"Tenaga kerja banyak, tapi lahan terbatas. Akibatnya, produktivitas menurun. Ini namanya kalau di ekonomi, the low of the missing return. Tanah kecil dikasih orang banyak akibatnya kepenuhan," jelasnya.

Pernyataan Chatib bertolak belakang dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Suhariyanto, menuturkan, pemerintah mesti menumbuhkan sektor pertanian karena merupakan salah satu jalan dalam mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.

"Berilah kesempatan sektor pertanian bertumbuh. Ini bisa mengurangi jumlah orang-orang miskin di Indonesia, jadi harus berkonsentrasi penuh," ujarnya.

Menurutnya, sektor pertanian dipilih sebagai fokus pemerintah karena sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia bekerja di sektor ini.

Sementara pengalihan tenaga kerja dari pertanian ke sektor jasa, menurut dia tidaklah mudah mengingat sektor jasa membutuhkan tenaga kerja terampil dengan keahlian khusus.

"Ya tidak bisa, karena tenaga kerja di sektor pertanian kebanyakan lulusan SD, tapi sektor jasa perlu tenaga kerja dengan skill khusus," tandas Suhariyanto. (Fik/Nrm)