Pengamat: Pembangunan Kereta Shinkansen Cuma Akal-akalan Jepang

Pengamat Transportasi Darmaningtyas, menuding rencana pembangunan kereta api super cepat Shinkansen Jakarta-Bandung-Cirebon-Surabaya hanya akal-akalan Jepang supaya mempekerjakan para ahli kereta api Negeri Sakura tersebut di Indonesia.

Pasalnya, studi kelayakan pembangunan Shinkansen Jakarta-Bandung selama dua tahun tengah digarap konsultan asal Jepang. Terdiri dari Japan International Consultant for Transportation, Yachiyo Engineering Co. Ltd, Oriental Consultant, Mitsubishi Research Institute dan Nippon Koei Co. Ltd.

"Karena kereta api di Jepang sudah bagus, jadi banyak ahli kereta api mereka yang menganggur. Makanya mereka sangat mendorong Indonesia untuk membangun kereta cepat, jadi cuma diakalin Jepang," tuding Darmaningtyas saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Minggu (9/2/2014).

Pemerintah Jepang, tambah dia, sangat berkepentingan untuk menyalurkan tenaga kerjanya, baik di Indonesia maupun negara lain. "Kita dibodohi Jepang, karena kita mau saja buat nyalurin tenaga kerja mereka di sini. Tidak perlu undang konsultan Jepang, wong kita saja punya ahli kereta api kok," tegasnya.

Selain tenaga kerjanya, kata Darmaningtyas, kereta Shinkansen juga akan berasal dari Negeri Matahari Terbit itu. Alhasil, dia menilai, Indonesia akan mempunyai utang baru untuk membiayai proyek kereta super cepat ini. "Kita pasti susah payah nyaur (bayar) utangnya," ucap dia.

Seperti diketahui, pelaksanaan proyek kereta api super cepat nantinya akan dibagi dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, tim akan melakukan studi kelayakan yang ditargetkan selama dalam 1,5 tahun terhitung mulai akhir Januari lalu. Sementara tahap kedua yang akan membuat kalkulasi detil dari proyek ini akan digarap dari April 2015 hingga Desember 2015

Pemerintah memperkirakan pembangunan kereta api super cepat Jakarta-Bandung bakal memakan waktu 6-7 tahun dan selesai pada 2020. Seluruh pendanaan studi kelayakan akan menggunakan dana hibah dari pemerintah Jepang yang dianggarkan sebesar US$ 15 juta atau sekitar Rp 150 miliar. Seluruh proyek ini rencananya akan menghabiskan investasi antara Rp 53 triliun-56 triliun.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Priyatna sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menolak proyek pembangunan ini bila tim pelaksana didominasi oleh Jepang. "Saya tidak akan setuju kalau begini, harus ada konsultan Indonesia. Dan mereka lagi mencari konsultan dan profesor dari lokal," tutur Dedy.

Pemerintah, tambah dia, telah menetapkan Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infastruktur dan Pengembangan Daerah, Lucky Eko Wuryanto sebagai unit proyek dan Dedy menjadi wakilnya.

"Jadi harus ada working group untuk masalah teknis dan keuangan. Sama seperti Jembatan Selat Sunda juga ada kajian mengenai masalah lingkungannya. Ini proyek besar jadi harus ada konsultan yang menyangkut masalah teknis dan lainnya," kata Dedy. (Fik/Igw)