Urus Equestrian, Pordasi Percaya Lebih Baik daripada EFI

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum Pordasi, Mohammad Chaidir Saddak masih berupaya mengembalikan status keanggotaan internasional yang saat ini dipegang Equestrian Federation of Indonesia (EFI). Menurutnya prestasi Indonesia di kancah internasional dapat lebih baik jika Pordasi ikut andil didalamnya.

"Kemarin di SEA Games memang kita bisa meraih emas, tapi saya rasa kita bisa mendapatkan lebih dari itu jika atlet-atlet Pordasi juga diberikan kesempatan tampil," ucap Ketua Umum Pordasi, Chaidir Saddak, di Senayan, Rabu (7/10/2015).

Komite Olimpiade Indonesia (KOI) memang sudah memutuskan pembinaan equestrian sebagai cabang olimpiade dipegang oleh EFI. Sedangkan Pordasi diberi wewenang untuk memegang kuda pacu. Akan tetapi, Pordasi berupaya untuk mengembalikan nomor equestrian dengan mengajukan banding ke CAS. Namun KOI tidak mengindahkan putusan CAS tersebut.

"Putusan CAS 2013/A/3542 adalah final dan mengikat. Kami juga sudah melalui prosedur yang diatur dalam AD/ART KOI, Hukum acara BAKI, dan Hukum Acara CAS. Lalu apa lagi yang dipikirkan, sudah sebaiknya KONI dan KOI kembali ke jalan yang seharusnya," tambah Chaidir.

Jelang bergulirnya Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2016 mendatang, Pordasi berharap KONI dapat memberikan wewenang bagi mereka agar dapat menjalankannya. Bahkan satu Pra PON sudah digelar Pordasi dan rencananya pada 16 Oktober 2015 mendatang, satu laga Pra PON akan kembali digelar.

"KONI sudah bersurat beberapa kali dan tetap memaksakan penyelenggaraannya dipegang EFI, tapi kalau EFI yang pegang, atletnya dari mana? Kepengurusan mereka juga tidak jelas. PB PON (Konida Jabar) pun menunjuk Pordasi Jabar untuk menggelar. Karena sesuai dengan prosedur, mereka akan menunjuk sesuai pembinaan yang dilakukan pada cabang olahraga tersebut. Kami kan melakukan pembinaan," tegasnya.

Chaidir atau pria yang lebih akrab disapa Eddy ini berencana mengumpulkan berkas-berkas laporan untuk diadukan ke Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Hal itu dikarenakan pihak KOI dan KONI dinilai sudah tidak sejalan dan menyalahi aturan. (Def/Rjp)