Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelatihan Nasional (Pelatnas) Bulutangkis di Cipayung, Jakarta Timur, dianggap sudah tidak layak oleh Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Achmad Soetjipto. Selain bangunan yang sudah tua, berbagai fasilitas yang terdapat di sana juga sudah tidak bisa digunakan.
Wakil Sekjen PB PBSI, Achmad Budiarto, tidak membantah temuan tersebut. Apalagi bangunan milik Yayasan Bulutangkis tersebu kini sudah berumur 24 tahun dan belum pernah direnovasi total.
"Itu adalah fakta yang harus kami terima," kata Budiarto kepada wartawan, Rabu (13/1/2016).
Advertisement
"Renovasi itu tidak mudah karena membutuhkan biaya yang besar. Itu menjadi masalah utama PBSI."
Baca Juga
- Rossi Pamer Tunggangan Baru di MotoGP 2016
- Ketua Satlak Prima: Pusat Pelatnas PBSI Tidak Layak
- Rooney Murka MU Diimbangi Newcastle
Menurut Budiarto, pada awalnya bangunan hanya dibuat untuk menampung 30 alet saja. Namun saat ini, jumlah atlet sudah bertambah menjadi 66 atlet dan kemungkinan membengkak hingga 82 atlet. "Jadi kebutuhannya sudah beda," ujar Budiarto menjawab sindiran Satlak soal kamar mandi pelatnas.
Ada beberapa kendala yang dialami PB PBSI dalam merenovasi pusat pelatihan di Cipanyung, Jakarta Timur. Selain dana, hambatan lainnya adalah karena bangunan ternyata bukan milik pemerintah. Sampai saat ini, pusat pelatihan legendaris tersebut masih dikelola PBSI tanpa bantuan pemerintah.
"Oke saya contohkan. Kalau mau renovasi butuh biaya besar. Kemarin, saya baru saja membenarkan instalasi air yang sudah selama 20 tahun, termasuk pompa, kami habis Rp500 juta," jelasnya.
"Tapi, kita tidak boleh kecewa dengan keterbatasan ini. Atlet juga memahami kondisinya. Masalah ini juga tidak menganggu para atlet. Buktinya, mereka bisa tidur nyenyak hingga makan enak," lanjutnya.
Budiarto menambahkan, pihaknya akan berkirim surat kepada pemetintah agar merenovasi asrama tersebut. "Harusnya ini mendapat bantuan dari negara. Kita juga dianjurkan Kasatlak untuk membuat proposal kepada pemerintah agar mendapat bantuan. Ini bakal kami tindak lanjuti," kata Budiharto.