Liputan6.com, Jakarta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berjanji akan segera membahas dan merespon arahan Presiden Joko Widodo agar Menpora mencabut pembekuan PSSI. Dalam waktu kurang dari tiga hari dekat, Imam akan mengeluarkan keputusan terkait masa depan sepak bola nasional.
Sebelumnya,  Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar memastikan PSSI bakal kembali aktif pascapembekuan dari Pemerintah melalui Kemenpora yang berujung pada sanksi FIFA.
Baca Juga
Erick Thohir Minta Shin Tae-yong Fokus Pada Timnas Indonesia dan Tak banyak Mengeluh Soal Format Piala AFF 2024
PSSI Lanjutkan Kerja Sama dengan Emtek Group untuk Hak Siar Timnas Indonesia Kelompok Umur, Ini Fakta Menariknya
PSSI Kembali Percayakan SCM Siarkan Pertandingan Timnas Indonesia di Tahun 2025
Baca Juga
- Menpora Sanggupi Arahan Presiden Jokowi Terkait PSSI
- Debut di F1, Mobil Rio Haryanto Melintir Keluar Lintasan
- Tunggu Debut di F1, Rio Haryanto Ditemani Orang Tua
"Kami diberi kesempatan untuk mengkaji dari aspek hukum dan  politis termasuk kesepakatan yang dulu pernah disampaikan FIFA di hadapan Presiden. Dalam 1-2 hari ini pasti akan kami sampaikan. kami tidak ingin sanksi ini berlanjut," ujar Imam Nahrowi usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (24/2/2015).
Advertisement
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memastikan, langkah mencabut pembekuan PSSI tidak akan menghentikan reformasi dalam sepak bola. "Harus tetap berjalan. Akuntabilitas juga harus ditegakkan dan pemerintah harus ada dalam bagian yang tidak struktural maupun koordinasi dengan PSSI," ucapnya.
Hal tersebut, kata Imam juga menjadi harapan Jokowi, dalam pertemuan dengan Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI pimpinan Agum Gumelar. Orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan harus ada akuntabilitas dan keterbukaan pada publik dalam melakukan reformasi sepakbola nasional, khususunya dalam membenahi struktur dan kepengurusan PSSI bila nantinya kembali aktif.
"Presiden minta harus ada laporan riil pada masyarakat, sehingga mereka tidak hanya disuguhi hiburan tapi juga mereka belajar, sepak bola industri besar yang harus di rasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri," ucap Imam menirukan pesan Jokowi.
Kongres Luar Biasa
Terkait dengan penyelenggaraan Kongres Luar biasa (KLB), pemerintah melalui Kemenpora tetap menyertakan sejumlah persyaratan. Menurut Juru Bicara Kemenpora, Gatos S. Dewabroto, Agum sempat meminta waktu satu tahun untuk menggelar KLB, namun Menpora ingin lebih cepat, yakni enam bulan.
"KLB juga menjadi prasyarat, dan KLB adalah solusi sebelum nanti ada liga atau kompetisi," ujar Gatot.
"Prasyarat reformasi itu harus ditegakkan dan Presiden betul-betul menekankan hal ini. Kalau toh ada KLB seperti apa, yang harus sama visi dan misi dengan pemerintah, itu harapan Presiden sesungguhnya."
Advertisement