Sukses

Menpora Diharapkan Cabut Pembekuan PSSI Tanpa Syarat

Sembilan syarat yang diberikan Menpora kepada PSSI menimbulkan pro dan kontra.

Liputan6.com, Jakarta - Menpora Imam Nahrawi masih setengah hati mencabut pembekuan terhadap PSSI. Terbukti, Menpora masih memberikan 9 syarat kepada PSSI untuk dipenuhi agar sanksi pembekuan dicabut.

Baca Juga

  • Sinyal Bahaya Leicester dan Ambisi Chelsea
  • Diskusi Sepak Bola Ricuh, Menpora Minta Polisi Bertindak
  • Van Gaal Asal Pilih, Marcus Rashford Malah Jadi Bintang MU

Ini membuat stake holder sepak bola gemas. Salah satunya Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) yang berharap pencabutan pembekuan PSSI tanpa syarat.

Ketua Umum MSBI, Sarman El Hakim meragukan evaluasi yang sudah dilakukan Menpora terhadap PSSI. Dia menuntut Menpora untuk bicara jujur.

"Dari sembilan syarat ini, saya tidak melihat akan adanya perbaikan. Menpora tidak melihat adanya perubahan besar di FIFA, yakni kembalinya ruh sepak bola dunia, kejujuran," katanya seperti rilis yang diterima media.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya memberi solusi kepada PSSI, bukan sekadar membekukan.

"Menpora juga harus melibatkan banyak orang, jangan satu pihak saja. Padahal, ini menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Karena Indonesia, butuh federasi yang dapat dipercaya," ucapnya.

Sementara itu, Menpora saat rapat kerja dengan Komisi X menegaskan jika masalah PSSI masih terkendali. Dia kembali menegaskan jika pihaknya memang harus memberikan beberapa syarat sebelum sanksi pembekuan dicabut.

"Pencabutan sanksi sudah diperintahkan Presiden untuk dikaji dan itu sudah didalami. Agar sanksi dicabut,perlu ada jaminan terselenggaranya pengelolaan yang transparan, tidak ada kartel, dan tidak ada pengaturan skor," katanya kepada wartawan, Rabu (2/3/2016).

2 dari 2 halaman

9 syarat

Ini 9 Syarat Kemenpora kepada PSSI:

1. Menjamin eksistensi atau kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasa dan pengendalian yang ketat oleh pemerintah.

2. Menjamin adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan FIFA, bahwa keterlibatan pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepakbola nasional di PSSI merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan bukan sebagai bentuk intervensi pemerintah.

3. Mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional.

4. PSSI berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepakbola untuk kepentingan peningkatan prestasi olahraga sepakbola nasional.

5. Menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan atau publikasi.

6. Menjamin terselenggaranya pola pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang profesional, berkualitas, serta transparan.

7. Menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan persepakbolaan nasional serta pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku olahraga profesional.

8. Menjamin bagi tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara dalam event : 1) Piala AFF tahun 2016; 2) SEA Games tahun 2017 ; 3) Lolos Pra Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018; dan 4) Asian Games XVIII tahun 2018;

9. Mempercepat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai yang diharapkan pemerintah dengan tetap memperhatikan statuta FIFA paling lambat harus dilaksanakan akhir bulan April 2016.