Masalah Tunggakan Gaji dan Jaminan Asuransi Pemain Sepakbola, Ini Jawaban Menpora

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi pada Selasa (20/2) petang menerima audiensi Presiden Asosiasi Persepakbolaan Profesional Indonesia (APPI) Firman Utina berserta pengurus lainnya. Audiensi tersebut membahas mengenai masalah tunggakan gaji pemain, jaminan asuransi untuk pemain sepakbola Indonesia dan Indonesia sebagai negara pilot project penerapan Badan Pengadilan Sepakbola atau National Dispute Resolution Chamber (NDRC).

Presiden APPI baru periode 2017-2021, Firman Utina mengatakan bahwa yang terpenting asosiasi yang dipimpinnya saat ini tidak ada lagi masalah tunggakan gaji pemain.

"Penunggakan gaji sudah tidak ada dari tahun kompetisi 2015-2016 hanya saja di 2017 ada satu di Gresik United yaitu penunggakan gaji di 3 bulan terakhir tahun 2017," ujarnya.

Selain itu, Firman juga mengarakan bahwa Indonesia belum ada jaminan asuransi untuk pemain sepakbola karena saat ini perlindungan mereka baru diperoleh dari klub dimana mereka bermain.

"Sebagai contoh meninggalnya Kiper Persela Lamongan Khoirul Huda yang menjadi sorotan dunia karena tidak adanya asuransi yang mencover, kami ingin adanya asuransi yang sama rata tidak hanya di Liga 1 tetapi juga Liga 2," kata Firman Utina.

Pada kesempatan lain, GM APPI, Ponaryo Astaman berharap Badan Pengadilan Sepakbola atau NDRC bisa diterapkan pada tahun 2018.

Mendengar beberapa masukan itu, Menpora mengaku terkejut dan ingin segera menyelesaikan hal yang dianggapnya serius itu beserta jajarannya.

"Kita berharap soal NDRC bisa berjalan lebih cepat untuk melindungi hak dan kewajiban pemain, menurut saya ini menjadi inspirasi tidak hanya pemain bola tetapi semua atlet olahraga selama ini hanya tergantung kemauan masing-masing klub untuk hal asuransi padahal jika tidak ada perlindungan akibatnya besar dan panjang," nilainya. Menpora berharap jajarannya dapat dengan cepat menyelesaikan hal penting dan serius itu.

"Saya harap ini tidak hanya menjadi regulasi atau kesepakatan Menteri tetapi harus ada paling tidak Permenpora (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga) untuk mengikat sehingga menjadi pintu masuk minimal BPJS tidak lagi meragukan profesi atlet, bagi saya ini hal amat sangat serius untuk segera ada legalitas resmi, saya harap paling tidak tiga bulan kedepan clear perumusannya," harapnya. Menteri asal Bangkalan Madura ini paham betul terkait hak dan kewajiban pemain untuk dilegalkan dan diterapkan dengan baik oleh pemerintah, pihaknya tidak ingin ada bentrok yang dinilai menjadi intervensi, untuk itu ia menekankan dari sisi legalitas untuk betul-betul di detailkan agar jelas dimana pemerintah hadir dalam kontek melindungi bukan mempersulit atlet/pemain.

Firman Utina hadir bersama Wakil Presiden APPI Andritany Ardhiyasa, General Manager APPI Ponaryo Astaman, Anggota Exco Hansamu Yama, Ramdani Lestaluhu, Legal Head APPI James Silitonga, Legal APPI M. Agus Riza.

(*)