Manuver Satgas Antimafia Bola Dikhawatirkan Picu Sanksi FIFA

Kantor PT Liga Indonesia Digeledah Satgas Anti Mafia Bola — Tim Satgas Anti Mafia Bola keluar dari Kantor PT Liga Indonesia di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (1/2). Satgas melakukan penggeledahan Kantor PT Liga Indonesia terkait dugaan pengaturan hasil pertandingan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Tim Satgas Antimafia Bola bergerak aktif untuk mengungkap kasus pengaturan skor. Dalam beberapa hari ini, Tim Satgas Antimafia Bola sudah menggeledah Kantor PSSI dan PT Liga Indonesia untuk mencari bukti pengaturan skor.

Manuver tim satgas antimafia Bola ini membuat salah satu peserta tim Liga 1, Arema FC khawatir.Media Officer Arema, Sudarmaji was-was dengan penggeledahan ini karena FIFA bisa melihat ini sebagai bentuk intervensi dari pemerintah.

Seperti diketahui, FIFA selalu menegaskan seluruh federasi yang bernaung di bawah mereka bebas dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintah.Indonesia memiliki pengalaman pahit pada 2015 lalu setelah FIFA menjatuhkan sanksi untuk PSSI.

Sanksi itu dijatuhkan setelah pemerintah membekukan PSSI.Akibatnya, FIFA melarang Timnas Indonesia berlaga di level internasional, termasuk bermain di Kualifikasi Piala Dunia 2018.

Sudarmaji meminta pemerintah termasuk Polisi untuk mempertimbangkan masak-masak langkah mereka dalam melakukan pemeriksaan guna mencari barang bukti skandal pengaturan skor.

Dia mengatakan, jangan sampai niat polisi untuk memberantas pengaturan skor malah berujung kepada sanksi FIFA. "Kami sebagai salah satu klub peserta Liga 1 merasakan kekhawatiran itu,” kata Sudarmaji kepada wartawan.

Satgas Anti Mafia Bola Polri memeriksa Sekjen PSSI terkait pengaturan skor pertandingan.

2 dari 3 halaman

Sudah Kooperatif

Satgas Anti Mafia Bola Polri mengamankan barang bukti hasil penggeledahan dari kantor PSSI. (Liputan6.com/Faizal Fanani) — Satgas Anti Mafia Bola Polri mengamankan barang bukti hasil penggeledahan dari kantor PSSI di FX Tower, Jakarta, Rabu (30/1). Dokumen tersebut berkaitan dengan anggaran tahun 2017 dan 2018 dari PSSI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebagai klub anggota PSSI, Arema melihat,federasi sudah sangat kooperatif memberikan dukungan besar kepada Polri untuk mengusut tuntas dugaan ‘match fixing’.

Bahkan PSSI telah membentuk Komite Ad Hoc Integritas dimana di tim tersebut berisi para tokoh dengan kapabilitas di bidang penegakan hukum.

"Kami sangat mendukung upaya segera kolaborasi aktif antara satgas dan Komite Ad Hoc Integrity PSSI," kata Sudarmaji.

Arema khawatir citra sepak bola yang sedang dibangun saat ini malah menurun lagi. "Kami takut pengalaman terkena sanksi dari FIFA. Sampai sekarang, para pengelola klub masih harus membangun kepercayaan para sponsor di tengah ujian skandal pengaturan skor," ujarnya.

Arema FC sepakat Polri, PSSI dan Kemenpora serta stakeholder sepak bola Indonesia harus duduk bersama mencari solusi untuk memberantas pengaturan skor. Selain itu, seluruh pihak menghormati regulasi masing-masing.

"Jangan sampai sepakbola berujung sanksi sehingga membuat gairah kompetisi sebagai aset sepakbola kembali terhenti. Semua merugi. Kami optimis PSSI, Polri,Kemenpora akan segera memberikan solusi," kata Sudarmaji.

3 dari 3 halaman

Pesan Erick Thohir

Sejalan dengan Arema, Ketua Tim Nasional Pemenangan Capres Joko Widodo-Maruf Amin, sekaligus Ketua Koimte Olimpiade Indonesia, Erick Thohir sempat mengutarakan, jangan sampai pemerintah salah langkah dalam mencari bukti pengaturan skor sehingga berujung pada sanksi FIFA.

Menurut dia, pihak-pihak terkait harus segera berkonsolidasi untuk menanggapi kejadian ini. Erick prihatin apabila Kepolisian, PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak bersinergi dalam menyelesaikan kasus ini.

"PSSI sebagai anggota FIFA mempunyai aturan. Begitu juga regulasi. Penting sekali untuk saat ini PSSI, Kepolisian, dan Kemenpora duduk bersama agar hukum ini tidak saling tumpang tindih karena sepakbola memiliki hukum sendiri di bawah badan internasional," kata Erick di FX Sudirman, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.