DKI Jakarta Berlakukan PSBB Mulai 10 April 2020, Ini Bedanya dengan Swakarantina

Larangan & Pengecualian Saat PSBB di Jakarta:

Layanan Strategis: Pertahanan & Keamanan, Ketertiban Umum, Kebutuhan Pangan, BBM & Gas, Layanan Kesehatan, Perekonomian, Keuangan, Komunikasi, Industri, Ekspor & impor, Distribusi, Logistik, Kebutuhan Dasar

Moda Transportasi, Kecuali:

Moda Transportasi Penumpang (Umum/Pribadi) dengan memperhatikan jumlah penumpang dan jaga jarak, moda transportasi barang untuk kebutuhan dasar penduduk

Penutupan Tempat/Kegiatan Keagamaan, Kecuali:

Kegiatan agama di rumah, dihadiri keluarga terbatas, dan jaga jarak

Kegiatan Sosial & Budaya, Kecuali:

Larangan kerumunan orang dengan berpedoman lembaga adat resmi & peraturan undang-undang

Kegiatan Masyarakat & Fasilitas Umum, Kecuali:

Toko swalayan, Pasar, Apotek/Toko Peralatan Medis, Kebutuhan Pangan/Pokok, Kebutuhan Pertanian & Ternak. Toko Bangunan, Distribusi BBM-Gas-Energi, Fasilitas Layanan Kesehatan

Kegiatan Lainnya, Kecuali:

Kegiatan Aspek Pertahanan & Keamanan dengan memperhatikan pembatasan kerumunan

Anies juga akan membatasi operasional transportasi umum di Jakarta. Mulai jumlah penumpang hingga jam operasional.

"Jam operasinya dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Ini berlaku untuk semua kendaraan umum yang beroperasi di Jakarta."

Anies menambahkan, secara praktiknya, transportasi umum tersebut akan dikurangi 50 persen dari jumlah penumpangnya. Tiap armada tidak diperkenankan mengangkut penumpang secara penuh.

"(Penumpang) Bus dikurangi 50 persen. Misalnya satu bus 50 orang, maka tinggal 25 penumpang dalam bus. kita tidak mengizinkan penuh," ujar Anies.

Untuk transportasi alternatif seperti ojek online hanya boleh beroperasi untuk jasa pengiriman. Sementara untuk mengangkut penumpang, Anies belum memberikan aturan dengan jelas. Sebab, kata dia, poin-poin aturan mengenai PSBB hingga kini masih dalam tahap penyelesaian.

"(Ojek online) untuk deliver barang confirm boleh, kendaraan roda empat bawa penumpang boleh," ujarnya.

Selain itu, Anies juga melarang warga berkumpul lebih dari lima orang. "Saat PSBB dilaksanakan, tidak boleh ada kerumunan di atas 5 orang. Bagi yang melanggar, Pemprov akan menindak tegas," jelas Anies.

Namun, Anies tak mengatur soal larangan kendaraan pribadi keluar-masuk DKI.

"Kendaraan pribadi tidak ada larangan, yang kita atur adalah kendaraan umum, tetapi harus ada phyisical distancing, artinya jumlah penumpang kendaraan dibatasi," ujar Anies, Selasa (7/4).