Balada PSBB: Kami Bukannya Tidak Takut Covid-19

Tidak jauh dari lokasi Alwadi memancing, Subhan, sembari mengenakan masker di mulut tengah duduk di balik meja di dalam toko aluminium dan kaca miliknya.

Toko itu juga masih buka seperti biasa. "Saya belum dapat inistruksi langsung dari pemerintah untuk tutup," ujarnya dalam perbincangan dengan Liputan6.com.

Subhan, ayah lima anak baru setahun belakangan merintis toko aluminium dan kaca setelah merasa lelah bekerja di agensi periklanan. Dalam menjalankan usahanya, Subhan memiliki dua orang karyawan.

Namun sejak pandemi virus Corona Covid-19 merebak di Indonesia, jumlah pemasukannya terus menurun dan saat ini bahkan sudah mencapai 70 persen.

"Padahal kalau mendekati lebaran seperti ini, banyak orang yang mesan etalase kaca. Sekarang susah sekali dapat," ujar warga Rawa Kalong, Tangsel itu menambahkan.

Seperti halnya Alwadi, Subhan juga sadar kalau Tangsel sudah menerapkan aturan PSBB dan dia juga takut terjangkit Covid-19. Hanya saja, Subhan mengaku tidak punya banyak pilihan sebab dapur rumah tangganya harus mengepul dan dia juga masih membiayai dua karyawannya.

"Saya kasihan dengan dua karyawan saya. Kalau tidak ada order bagaimana mereka gajian. Meski sepi, kami masih berharap masih ada satu atau dua pelanggan yang datang agar ada pemasukan," katanya.

Agar tidak tertular, Subhan selalu memakai masker meski saat berada di dalam tokonya. Selain itu, dia juga memilih lebih banyak di rumah dan mempercayakan toko kepada pegawainya.

"Sebenarnya saya itu lebih banyak di rumah. Saya ke sini karena harus bayar gaji karyawan. Selebihnya saya lebih banyak di rumah," katanya. "Saya juga takut tertular, makanya saya selalu pakai masker," ujarnya.

Bagi Subhan, Covid-19 juga menyeramkan. Namun sebagai pengusaha kecil dia menghadapi dilema dalam menerapkan aturan PSBB. Dan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, Subhan sudah lebih dulu putus asa.

"Dalam situasi normal saja kita susah saat berurusan dengan birokrasi, apalagi dalam situasi seperti ini. Saya itu, kalau mau lockdown sekalian juga sebenarnya tidak ada masalah asal semuanya jelas dan tidak diterapkan setengah-setengah," katanya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, mulai menjalankan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Sabtu (18/4/2020) pukul 00.00 WIB. Langkah ini diambil guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona Covid-19.

Tidak jauh berbeda dengan PSBB yang telah berjalan di tempat-tempat lain seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, Pemkot Tangsel juga memberlakukan sejumlah aturan yang membatasi aktivitas warga.

Seperti dilansir akun Instagram Humas Pemkot Tangerang Selatan, ada sejumlah pembatasan kegiatan selama PSBB berlangsung, yakni sekolah dan institusi pendidikan lainnya, Aktivitas perkantoran -di luar yang diizinkan beroperasi-, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta pergerakan orang dan barang yang menggunakan moda transportasi.

Sementara bagi warga, selama PSBB dilarang melakukan kegiatan yang dihadiri lebih dari lima orang di tempat umum. Selain itu, seluruh warga diwajibkan mengenakan masker saat berada di luar rumah.

Untuk perkantoran pemerintah masih beroperasi normal. Begitu juga dengan usaha di bidang kesehatan, kebutuhan pokok, kebutuhan energi listrik, gas dan pom bensin, jasa komunikasi dan media, kegiatan logistik dan distribusi barang, perhotelan, kebutuhan sehari-hari, warung kecil, toko kelontong, industri strategis, serta pelayanan dasar yang termasuk dalam objek vital nasional.

PSBB dianggap sebagai langkah penting dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun untuk menjalankannya secara ideal, jadi tantangan yang tidak mudah bagi sebagian masyarakat.

Odi, salah seorang pengusaha bengkel pagar dan teralis salah satunya. Dia bahkan belum tahu usaha apa saja yang boleh beroperasi selama PSBB. Saat ditemui, Odi masih membuka usahanya yang terletak di Jalan Pamulang 2 karena ada pelanggan yang berniat memasang pagar pada 25 April 2020.

"Saya juga harus tutup ya?" ujarnya.

"Sebenarnya masih ada order untuk tanggal 25 (April), tapi kalau memang tidak bisa buka, saya mau pulang kampung saja," ujarnya menambahkan.

Odi berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Saat ini, keluarganya juga berada di sana. Di bengkelnya, dia tinggal sendiri dan memiliki satu orang karyawan yang juga masih kerabat dekatnya.

"Kalau harus tutup, saya mending pulang ke Ciamis. Di sini juga saya mau ngapain. Tidak ada pemasukan juga," ujarnya.

Seperti diketahui, pandemi virus Corona Covid-19 bukan lagi ancaman main-main di Indonesia. Setidaknya, setiap hari jumlah kasus yang terjangkit virus ini terus meningkat. Data terakhir yang dilansir dari situs resmi BNPB menyebutkan jumlah pasien positif Covid-19 di Tanah Air sudah mencapai 6.760 kasus di mana 590 jiwa tidak terselamatkan dan 747 berhasil disembuhkan.

Pandemi virus corona Covid-19 juga tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, tetapi juga perekonomian warga. PSBB yang kini diterapkan sejumlah wilayah tidak jarang memaksa sejumlah pelaku usaha untuk merumahkan karyawannya.

Angka karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya dialami oleh pekerja di sektor formal. Sejumlah sektor non formal lainnya juga terkena imbasnya. Tidak sedikit asisten rumah tangga yang kehilangan pekerjaan. Sementara pedagang kecil lainnya kehilangan pelanggan dan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemerintah telah meluncurkan sejumlah program untuk mengantisipasi dampak ini lewat berbagai program bantuan. Hal ini ditegaskan lagi lewat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan pers mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (9/4/20).

Sejak Maret lalu, setidaknya sudah ada 10 program bantuan yang disiapkan pemerintah terhadap warga yang terdampak Covid-19. Ini belum termasuk bantuan yang disiapkan pemerintah daerah dan donasi-donasi yang terkumpul dari masyarakat.

(Apa saja, simak daftar lengkapnya di halaman berakhir.)

Namun di tengah membanjirnya program bantuan ini, kenapa masyarakat masih resah dengan dapur mereka saat PSBB diberlakukan? 

"Saya sudah tanya pak RT, pendaftaran sudah tutup. Saya coba yang dari Google (mendaftar lewat online) juga tidak bisa," ujar salah seorang pedagang roti keliling di kawasan Pamulang, Tangsel.

Sehari-hari dagangannya sebenarnya sudah tidak banyak yang laku. Namun menghabiskan waktu mencari informasi dan mendatangi instansi terkait guna mendapat bantuan pemerintah seperti perjudian baginya. Dengan berdagang, dia masih dapat pemasukan yang pasti meski tidak banyak.

"Kalau dapat, kalau udah ke sana ternyata katanya sudah tidak ada, saya akan kehilangan waktu untuk berjualan. Padahal saya hanya mengandalkan itu saja untuk hidup sehari-hari," katanya.

1. Program Keluarga Harapan, yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran Rp37,4 triliun.

2. Kartu Sembako, kepada 20 juta penerima di mana setiap bulan per orang diberikan Rp200.000 dan totalnya Rp43,6 triliun.

3. Kartu Prakerja, berupa insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan Rp20 triliun.

4. Pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun.

5. Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI (Jakarta). Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK, dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun

6. Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dengan total anggaran Rp1 triliun.

7. Masyarakat di luar Jabodetabek, mendapat Bantuan Sosial Tunai untuk 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako.

Untuk program ini, pemerintah memberikan Rp600 ribu per bulan bagi 9 juta KK, selama 3 bulan, dengan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun. 8. Dana Desa juga dialokasikan untuk bantuan sosial di desa yang diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun.

9. Memperkuat Program Padat Karya Tunai di kementerian-kementerian, yang total anggarannya adalah Rp16,9 triliun.

10. Program Keselamatan oleh Polri. Targetnya, 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kernet, akan diberikan insentif Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar. Program ini akan dikombinasikan dengan bantuan sosial dan kepelatihan.