Apa Bedanya PSBB dan PSBL yang Bakal Berlaku di DKI Jakarta?

Tidak Tertib PSBB, Pemprov DKI Akan Beri Sanksi untuk Perusahan — Pekerja berjalan usai bekerja perkantoran di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan saksi berupa mencabut perizinan perusahaan yang tetap beroperasi di masa PSBB kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - DKI Jakarta telah memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menjadikan bulan Juni sebagai masa transisi. Di saat bersamaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, juga menyiapkan skema lain untuk meminimalisir penyebaran virus corona covid-19.

Skema lain dari PSBB dari Pemprov DKI Jakarta adalah Pembatasan Sosial Berskala Loka (PSBL) tingkat Rukun Warga (RW). Lalu, apa bedanya PSBB dengan PSBL?

PSBB merupakan pembatasan kegiatan masyarakan di seluruh wilayah Jakarta. Pembatasan dilakukan di sekolah, tempat wisata, kantor hingga saat berada di kendaraan. Tentunya, hal ini mengurangi adanya kontak fisik antar manusia.

PSBB tentu berimbas pada pergerakan seluruh aspek dan wilayah di Jakarta secara penuh. Pusat perkantoran hingga permukiman warga memiliki aturan yang sama.

Dalam aturannya, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan warganya beraktivitas untuk urusan darurat. Kemudian, mereka yang terpaksa beraktivitas diminta mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan sarung tangan.

Semua pedoman menjalani kegiatan PSBB di Jakarta tertuang dalam Pergub No. 33 Tahun 2020. Setelah ini, Anies secara berturut-turut mengeluarkan pergub lainnya soal sanksi bagi pelanggar PSBB di Jakarta yang tertuang dalam Pergub No. 41 tahun 2020 tentang Sanksi Pelanggar PSBB.

Sebelumnya, untuk mendukung aturan PSBB, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga mengeluarkan peraturan tentang Surat Izin Keluar Masuk (SKIM) Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 47 tahun 2020 tentang SIKM Jakarta.

2 dari 5 halaman

PSBL Adalah...

Skema PSBL ini muncul ketika Anies Baswedan melakukan rapat dengan wali kota dan ketua RW di Jakarta. Rapat yang dilakukan secara virtual ini terjadi pada Senin, 1 Juni 2020.

PSBL akan membatasi aktivitas warga bebasis RW, yang masuk zona merah kasus virus corona covid-19 di Jakarta. Bagi warga yang ingin keluar masuk harus mendapat izin dari RW.

Surat pengantar dari RW ini bisa dibilang sangat mirip dengan SIKM bagi warga yang ingin keluar masuk wilayah Jabodetabek. PSBL ini merupakan pengendalian lewat pembatasan yang dipersempit ke level RW dengan kasus virus corona sangat tinggi.

Tercatat, ada 62 RW yang sudah dimasukan dalam skema PSBL. Sebanyak 62 RW di Jakarta ini didapat dari analisis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Datanya dikumpulkan berdasarkan jumlah kasus di RW.

Dalam aturan PSBL, sebanyak 62 RW itu akan diawasi ketat petugas baik Polri, TNI, Satpol PP, Lurah, dan Camat. Segala perkembangan kasus corona di RW itu harus segera dilaporkan ke Wali Kota agar dapat penanganan cepat.

3 dari 5 halaman