Menpora Bentuk Tim Percepatan Pencabutan Sanksi WADA, Dipimpin Ketum KOI

Liputan6.com, Jakarta- Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainudin Amali membentuk tim percepatan pencabutan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA). Ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang ditunjuk memimpin tim percepatan.

Langkah Menpora membantu tim percepatan pencabutan sanksi WADA terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) ini sebagai bentuk respons setelah bendera Merah Putih tak bisa berkibar saat Indonesia menjadi juara Piala Thomas 2020, Minggu (17/10/2021) malam di Denmark.

Kejadian tak diperbolehkannya bendera Merah Putih dikibarkan di final Piala Thomas 2020 menjadi yang pertama sejak adanya sanksi dari WADA kepada LADI pada awal Oktober 2021 ini.

Insiden ini kemudian memicu perdebatan panas di Indonesia. Menpora pun langsung mengadakan rapat dengan LADI dan KOI pada Senin (18/10/2021) pagi WIB.

"Salah satu keputusan dari rapat, saya membentuk tim yang tugasnya ada dua yakni melakukan akselerasi terhadap upaya-upaya kita supaya sanksi terhadap LADI ini bisa diakhiri," ujar Menpora Zainudin Amali dalam jumpa pers virtual.

Selain mempercepat agar hukuman dari WADA dapat segera dicabut, tim bentukan Menpora ini juga akan bertugas menginvestigasi duduk perkara terkait ketidakpatuhan LADI atas aturan uji doping sehingga gagal memenuhi persyaratan.

Tim badminton putra Indonesia akhirnya bisa kembali angkat trofi Thomas Cup setelah penantian hampir 2 dekade. Indonesia sukses tumbangkan China 3-0 di babak final.

2 dari 3 halaman

Dipimpin Okto

Raja Sapta Oktohari, NOC Indonesia, Olimpiade — Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, ketika melakukan rapat virtual dengan Komisi Tuan Rumah Olimpiade Masa Depan IOC mengenai proses bidding Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, Selasa (25/5/2021). (NOC Indonesia)

Sebagai ketua tim percepatan, Raja Sapta Oktohari, akan dibantu oleh Sekjen KOI Ferry J Kono, dua perwakilan LADI, dua perwakilan induk federasi olahraga, dan satu perwakilan pemerintah.

“Banned WADA terhadap LADI selama satu tahun. Kami akan berusaha agar LADI bisa segera terbebas sanksi. Segala usaha akan kami tempuh, tetapi perlu diingat sanksi ini diberikan WADA kepada LADI, sehingga harus LADI sendiri yang menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan,” kata Okto, Senin (18/10).

Usai ditunjuk, Okto langsung memetakan solusi yang dapat ditempuh. Ia menargetkan Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA dapat menghimpun semua data dan permasalahan LADI dalam satu bulan ke depan, sembari mulai melakukan pendekatan-pendekatan eksternal ke Komite Olimpiade Internasional (IOC) hingga membantu memfasilitasi komunikasi LADI dengan WADA.

3 dari 3 halaman

ke Swiss

Rencananya setelah menghadiri General Assembly Association of National Olympic Committees (ANOC) di Crete, Yunani, 24-25 Oktober, Okto bakal langsung bertolak ke markas besar Komite Olimpiade Internasional (IOC) di Laussane, Swiss untuk melakukan koordinasi secara langsung.

“Ada beberapa event olahraga yang diikuti Indonesia dan juga digelar di Indonesia pada akhir tahun ini. Kami ingin memastikan agar kegiatan tersebut bisa terselenggara,” ujar Okto.

Pekan Paralimpiade Nasional XVII Usai, Jawa Tengah Juara Umum