ISORI Dukung Kasus Sanksi WADA Dibawa ke Jalur Hukum

WADA menyatakan LADI menjadi salah satu dari tiga badan anti-doping negara (NADO) yang dinyatakan tidak patuh dalam menjalankan Kode Anti-Doping pada awal Oktober lalu yang berimbas terhadap penangguhan hak-hak Indonesia di kancah event internasional. Makanya, kata Syahrial Bakhtiar, memang tepat kemenpora membentuk Tim Khusus Akselerasi dan Investigasi untuk mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi. 

Sebenarnya hampir satu setengah tahun ini hampir tidak ada even sama sekali karena Covid-19. "Kenapa tiba-tiba ada yang menyoroti LADI. Untuk itu, kami menghimbau pihak-pihak yang belum memahami akar permasalahan untuk menahan diri berkomentar. Apalagi, kasus regulasi antidoping dari (WADA) itu terjadi sejak awal tahun 2021," katanya.

ISORI tidak meragukan komitmen Menpora dalam membangun olahraga di antaranya menghadirkan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Begitu juga penjelasan Wakil Ketua LADI, dr Rheza Maulana yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan WADA kepada LADI bukan karena keteledoran pengurus LADI yang baru maupun kelambanan pihak Kemenpora.  

"ISORI tidak ragu dengan komitmen Menpora Amali. Begitu juga dengan reputasi dr Rheza Maulana dan  Ketua LADI dr Mustafa Fauzi, Bahkan, ISORI yakin di bawah kepemimpinan keduanya LADI akan lebih baik ke depan," katanya.

Syahrial Bakhtiar juga mengusulkan Tim Akselerasi dan Investigasi menelusuri terkait adanya informasi bahwa  pengurus lama LADI yang tidak memberikan user name kepada pengurus LADI yang baru untuk masuk ke Centra Complience Code (pusat data pemberian sanggahan terhadap apa yang sudah diberi informasikan LADI). Padahal, akses ke CCC itu sangat penting yang menjadi penentu apakah sebuah negara mendapat compliance atau uncompliance. 

Begitu juga, kata Syahrial Bakhtiar, tentang penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dengan LADI pimpinan dr  Zaini Khadfi Saragih sebelum terjadinya pergantian.

Dalam MoU tentang pengawasan Doping pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua  pasal 6 (b) disebutkan pergantian kepengurusan pada masing-masing pihak tidak menggugurkan keberlakuan perjanjian kerjasama ini, termasuk tim ad-hoc yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kerja sama. 

"Kok MoU tidak bisa diadendum meski sudah ada pergantian pengurus LADI. Bukankah ini pelanggaran administrasi negara,' tanyanya.

Bahkan, Syarial Bakhtiar juga meminta ditelusuri adanya dugaan pengarahan penggunaan salah satu produk botol urine padahal ada produk lain yang harganya jauh di bawah. 

"Dugaan pengarahan ke salah satu produk ini juga patut ditelusuri mengingat harganya terlalu tinggi. Harusnya penggunaan botol urine itu dilelang mengingat nilainya cukup tinggi dan bukan dimonopoli," ujarnya.