Tragedi Kanjuruhan, Pengamat Sebut PSSI Tak Bisa Lepas dari Tanggung Jawab

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi usai laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya membuat sedikitnya 125 orang meninggal dunia. Kasus ini menjadi yang ketiga terbesar di dunia dan saat ini banyak mendapat sorotan.

Presiden Joko Widodo juga memerintah jajaran di bawahnya untuk melakukan investigasi dengan cepat kasus yang korbannya juga menimpa anak-anak dan perempuan itu.

Pemerintah bahkan langsung membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

TGIPF beranggotakan 10 orang yang diisi oleh praktisi, jurnalis dan pengamat sepak bola. Mantan striker Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto pun masuk dalam 10 orang anggota TGIPF.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dapat menyelesaikan tugasnya mengungkap tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, kurang dalam satu bulan. Adapun TGIPF ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

"Ya saya baru saja melapor kepada presiden terkait kerusuhan di Kanjuruhan itu. Pertama, TPF itu diminta segera bekerja, kalau bisa tidak sampai 1 bulan sudah bisa menyimpulkan," kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selas (4/10/2022).

"Karena masalah besarnya sebenarnya sudah diketahui. Tinggal masalah-masalah detailnya yang itu bisa dikerjakan mungkin tidak sampai 1 bulan," sambungnya.

Dia menuturkan nantinya TGIPF akan menemui pihak-pihak yang menyaksikan tragedi, melihat lapangan, dan siapa yang memberikan komando. Hal ini ditargetkan rampung dalam waktu kurang dari satu bulan.

"Ya itu tadi presiden minta kalau bisa jangan sampai sebulan," ucapnya.

Menurut dia, Jokowi akan menerbitkan Keputusan Presiden (Kepprrs) TGIPF tragedi Kanjuruhan pada Selasa hari ini. Mahfud menyebut keppres ini dibutuhkan agar TGIPF memiliki dasar dalam mengusut tragedi yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.

"Kenapa itu harus dengan keppres? Karena di setiap institusi juga mempunyai tim investigasi sendiri. Sehingga yang terpadu itu nanti bergabung di bawah keppres ini," ujar Mahfud.