Rincian Lengkap Putusan Komdis PSSI Terkait Tragedi Kanjuruhan: Arema FC Terusir dan Didenda

Pihak yang dihukum berikut sanksinya

1. Arema FC dan Panitia Pelaksana

Sanksi:

- Dilarang menggelar laga kandang selama sisa kompetisi 2022/23

- Laga kandang digelar tanpa penonton dan berjarak 210 km dari Malang

- Denda Rp 250 juta

- Pengulangan kesalahan yang sama akan dikenakan sanski lebih berat

2. Ketua Panpel: Abdul Haris

Kesalahan:

- Dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan cermat dan tidak siap

- Gagal mengantisipasi kerumunan orang datang padahal punya steward

- Ada hal-hal yang harus disiapkan, pintu-pintu yang seharusnya terbuka, tapi tertutup.

Sanksi:

Tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepakbola seumur hidup

3. Security Officer: Suko Sutrisno

Kesalahan:

- Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk soal pengaturan pintu keluar

Aturan yang dilanggar: Pasal 68 huruf A, junto pasal 19, junto pasal 141 Komdis PSSI, tahun 2018

Sanksi: Tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepakbola seumur hidup.

Sanksi dan hukuman terhadap para pihak-pihak yang bertangggung jawab atas tragedi Kanjuruhan tentu tidak berhenti di PSSI saja. Berbagai pihak mendesak agar kejadian itu diusut tuntas. Pemerintah melalui Menkopolhukam, Mahfud MD juga telah membentuk tim pencari fakta yang beranggotakan 10 orang. 

"Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan indendepen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam," kata Mahfud dalam konferensi pers, Senin 3 Oktober 2022.

Dia menargetkan pengusutan tragedi yang menyebabkan ratusan jiwa meninggal dunia itu selesai 2 sampai 3 minggu. Tim ini terdiri dari, pejabat kementerian terkait, kemudian organisasi profesi olahraga sepakbola, pengamat, akademisi, dan media massa. Mahfud juga telah mendorong pihak kepolisian untuk segera menetapkan tersangka dalam peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. 

"Untuk tindakan pertama, tindakan dalam waktu pendek, yaitu dalam 2 atau 3 hari ke depan, Polri harus mengumumkan tindakan penertiban dan penegakan hukum," ujar Mahfud Md saat konferensi pers, Jakarta, Senin (3/10/2022).