PSSI: Liga 1 dan Lainnya Dimulai Setelah Ada Persetujuan FIFA

Kompetisi Liga 1, 2 dan 3 dihentikan sementara oleh PSSI dan Liga Indonesia Baru berdasarkan rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Tim ini dibentuk pemerintah dan diketuai Menko Polhukam Mahfud MD.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan membentuk Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia bersama AFC dan FIFA buntut tragedi Kanjuruhan. Presiden Joko Widodo memaparkan ada lima langkah kolaborasi antara FIFA, AFC dan pemerintah Indonesia.

Pertama, membangun standar keamanan stadion di Indonesia. Kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan berdasarkan standar keamanan internasional.

Ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter, untuk mendapatkan saran, masukan dan komitmen bersama. Keempat, mengatur jadwal pertandingan dengan memperhitungkan risiko yang ada.

Terakhir, melakukan pendampingan dari para ahli di bidangnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali tidak ingin kompetisi sepak bola Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3 terhenti terlalu lama. Karena, dia menganggap hal itu akan menyulitkan klub dan pemain.

Tapi, Zainudin juga tidak bisa memastikan kapan kompetisi sepak bola nasional bisa kembali bergulir. Sebab, pemerintah saat ini juga masih mengaudit stadon yang biasa digunakan untuk pertandingan Liga 1.

"Sejalan dengan arahan Pak Presiden, kita akan ada kepastian kapan akan mulai lagi liga dan yang diaudit itu adalah stadion-stadion yang sudah ada dan digunakan," kata Menpora Zaiunid Amali seperti dikutip dari laman resmi Kemenpora.

"Terkait kapan liga mulai, kami belum tahu ya, kami akan mensimulasikan lagi," lanjutnya.

Menurut dia, nasib kelanjutan kompetisi menjadi hak PSSI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua pihak akan sama-sama merumuskan sistem pertandingan yang bisa diterapkan.

"Jadinya seperti apa nanti biarlah PSSI, pengelola kompetisi dan Polri yang merumuskan seperti apa. Posisi pemerintah hanya memfasilitasi dan membantu. Pemerintah tidak sampai turut campur termasuk dalam menentukan jam pertandingan dan sebagainya," tandas Zainudin.