KLB PSSI Dipercepat, Menpora: Pemerintah Tidak Ikut Campur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali memastikan pemerintah tidak akan ikut campur dalam kongres luar biasa (KLB) yang digelar PSSI dalam waktu dekat.

"Sudah diputuskan, pemerintah tidak akan ikut campur," kata Menpora di Semarang, dilansir Antara.

Menurut dia, KLB merupakan kewenangan federasi sepak bola yang sudah diputuskan dan dipersilakan untuk dijalankan. "Kita tunggu saja, apapun hasilnya," tambahnya.

Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya.

TGIPF, dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022, merekomendasikan jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka.

PSSI kemudian mempercepat KLB berdasar rapat Exco, Jumat (28/10/2022) malam WIB. Sejatinya, KLB PSSI akan dilangsungkan pada 2023 untuk memilih kepengurusan baru karena masa kerja pengurus saat ini berakhir.

Sesuai Pasal 34 ayat 2 Statuta PSSI tentang KLB PSSI baru dapat dilaksanakan jika 2/3 dari delegasi yang mewakili PSSI mengajukan permintaan tertulis. Setelah itu, Exco PSSI akan memulai tahapan verifikasi.

Kemudian Kongres Luar Biasa PSSI bisa dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah proses verifikasi selesai.

"Namun, Exco PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya," kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan seperti dikuti dari saluran YouTube resmi PSSI.

"Dikarenakan Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi atau voter yang mewakili anggota PSSI," ucapnya menambahkan.