Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia: Perpol Pengamanan Kompetisi Olahraga Sudah Dibuat

Liputan6.com, Jakarta - Kepolisian RI telah membuat peraturan kepolisian (Perpol) untuk pengamanan kompetisi olahraga agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang.

Analisis Kebijakan Madya Bidang Operasi Sops Polri Kombes Pol Tri Atmodjo Marawasianto menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat Satuan Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia di Kantor PSSI, Senin (31/10/2022).

"Kami saat ini telah membuat Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang pengamanan kompetisi olahraga di Indonesia. Saat ini telah selesai sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat Kemenkunham. Perpol tersebut telah selesai dan mengatur terkait regulasi keamanan dan keselamatan pertandingan," jelas Kombes Pol Tri Admodjo Marawasianto dilansir situs resmi PSSI.

Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia terbentuk seusai Tragedi Kanjuruhan. Satgas ini terdiri dari PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Polri, FIFA, dan AFC.

Turut hadir pada rapat yakni Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan diikuti oleh FIFA Project Manager Asia-Oceania Regional Office Niko Nhouvannasak, FIFA Project Coordinator East Asia-Asean Regional Office Chen Jin, Sekjen PSSI Yunus Nusi, Wasekjen Maaike Ira Puspita, Staff Khusus Kemenpora M Nigara, Staff Khusus Kemenpora Uden Kusuma, Direktur Prasarana Strategis KemenPUPR Essy Asiah, Perwakilan Kemendagri Edgar Rangkasa, Sekjen KONI Lukman Djajakusuma, dan Perwakilan Kemenkes Widiana Kusumasari.

"Rapat hari ini mulai dengan pemaparan setiap perwakilan Task Force terkait rencana ke depan. Setiap elemen sudah ada progress yang baik dan nantinya hasil ini akan kami sampaikan ke Presiden Joko Widodo. Tentu FIFA dan AFC sangat mendukung hal ini,"kata Iriawan.

"Terima kasih untuk kepada seluruh perwakilan bidang yang hadir pada rapat kedua ini. PSSI berharap kami dapat selesai sesuai timeline yang telah dibuat," tambahnya.

PSSI resmi akan mempercepat Kongres Luar Biasa (KLB) pasca tragedi Kanjuruhan. Keputusan diambil usai rapat darurat komite eksekutif (Exco) PSSI (28/10/2022). Percepatan KLB diakui sebagai upaya untuk menggulirkan kembali Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.

2 dari 3 halaman

Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Pembentukan Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia dilakukan untuk menemukan rumusan tata kelola sepak bola di Indonesia, mensinkronkan peran dan tanggung jawab dari setiap pemangku kepentingan sepakbola (mulai dari PSSI, pemerintah dan kepolisian, serta klub peserta dan penonton), dan memperbaiki manajemen infrastruktur, pengamanan dan penyelamatan, manajemen kerumunan, manajemen penonton, dan edukasi sepak bola.

"Satgas atau Tim Gugus Tugas ini dibentuk untuk transformasi sepak bola Indonesia seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. PSSI bekerja bersama pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia dan memastikan tragedi di Kanjuruhan tidak terjadi lagi," kata Iriawan.

"Kami yakin melalui upaya bersama ini akan menghasilkan komitmen bersama bahwa FIFA, AFC, PSSI dan pemerintah akan memastikan bahwa Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk sepak bola. Pusat krisis akan segera ditetapkan untuk satgas bekerja bersama-sama," tambah Iriawan.

3 dari 3 halaman

PSSI Percepat KLB

Perbesar

Logo PSSI. (Bola.com/Dody Iryawan)

Sebelumnya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, mengeluarkan berbagai rekomendasi.

TGIPF, dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022, merekomendasikan jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka.

PSSI kemudian mempercepat KLB berdasar rapat Exco, Jumat (28/10/2022) malam WIB. Sejatinya, KLB PSSI akan dilangsungkan pada 2023 untuk memilih kepengurusan baru karena masa kerja pengurus saat ini berakhir.

Sesuai Pasal 34 ayat 2 Statuta PSSI tentang KLB PSSI baru dapat dilaksanakan jika 2/3 dari delegasi yang mewakili PSSI mengajukan permintaan tertulis. Setelah itu, Exco PSSI akan memulai tahapan verifikasi.

Kemudian Kongres Luar Biasa PSSI bisa dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah proses verifikasi selesai.

"Namun, Exco PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya," kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan seperti dikuti dari saluran YouTube resmi PSSI.

"Dikarenakan Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi atau voter yang mewakili anggota PSSI," ucapnya menambahkan.