HEADLINE: Menpora Zainudin Amali Pilih Fokus Jadi Waketum PSSI, Siap Mundur?

Zainudin Amali telah menjabat sebagai Menpora sejak Oktober 2019 lalu. Pria kelahiran Gorontalo, 16 Maret 1962 tersebut ditunjuk menggantikan posisi Hanif Dhakiri yang sebelumnya dipercaya sebagai pelaksana tugas setelah setelah Menpora Imam Nahrawi tersandung kasus hukum.

Di pentas olahraga, nama Zainudin Amali awalnya sangat jarang terdengar. Sosoknya justru lebih akrab sebagai politisi. Dia sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar periode 2014-2019 dan merupakan anggota DPR RI selama 4 periode.

Selama menjadi wakil rakyat, Zainudin Amali sempat duduk di Komisi II DPR. Komisi ini mengurusi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, serta pertahanan, hingga reforma agraria.

Selain politikus, Zainudin Amali juga seorang pengusaha. Sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah memimpin sejumlah perusahaan seperti; PT Putra Mas, PT Wirabuana Dwi Jaya Persada, PT Gitrana Sendiko, PT Sura Terang Agung, PT Makmur Triagung, dan PT Supra Dinakarya.

Saat terpilih sebagai Menpora, Zainudin diminta Presiden Jokowi untuk menyiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua. Namun karena pandemi Covid-19, agenda ini baru terlaksana pada Oktober tahun 2021 dengan protokol yang ketat.Selain itu, presiden juga menitipkan sepak bola kepada Amali.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Sepak Bola Nasional. Di masa kepengurusannya, Menpora Zainudin Amali juga punya tugas besar lainnya sebagai ketua Organizing Committee (INAFOC) FIFA U-20 World Cup 2023.

Turnamen usia muda ini bakal digelar di Indonesia mulai Mei hingga Juni tahun ini.

Berbeda dengan Menpora periode sebelumnya, hubungan Zainudin Amali dan PSSI sebagai induk federasi sepak bola di Tanah Air terbilang cukup harmonis. Secara personal, Amali juga dikenal cukup dekat dengan ketua umum PSSI 2019-2023, Mochamad Iriawan.

Keduanya kerap melakukan rapat koordinasi untuk membahas kesiapan kompetisi hingga tim nasional (Timnas) Indonesia. Bahkan sebelum Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI digelar, Menpora Zainudin Amali juga sempat duduk bersama PSSI untuk membahas penyempurnaan Inpres No 3 tahun 2019 yang selama ini sama sekali tidak mencantumkan PSSI di dalamnya.

Menpora kemudian menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Audtorium Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Jakarta, Senin (13/2/2023). Acara ini dihadiri sejumlah tokoh sepak bola termasuk Dirtek PSSI Indrja Sjafri dan Pelatih Timnas Indonesia U-16 Bima Sakti. Dalam sambutannya, Menpora Zainudin Amali menjelaskan kalau Inpres percepatan sepak bola nasional perlu disempurnakan. Sebab, aturan itu lahir ketika situasi federasi dan pemerintah tidak akur.

Akibatnya, alih-alih melimpahkan tugas kepada PSSI, Inpres itu justru menitikberatkan pelaksanaan pada taskforce. Menurut Amali, kehadiran task force dalam Inpres tersebut sama saja menghilangkan peran PSSI secara perlahan hingga bisa diartikan sebagai bentuk intervensi pemerintah yang berpotensi memicu hadirnya kembali sanksi FIFA kepada Indonesia. "Begitu saya jadi Menteri, saya lihat, saya tidak mau (melanjutkan). Saya bilang kalau task force yang mengurusi sepak bola, berarti pemerintah sudah intervensi,” katanya dia.

Kepengurusan PSSI era Mochamad Iriawan terpaksa berakhir lebih cepat. Sejatinya pergantian baru digelar November 2023. Hanya saja, Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan penonton pada pertandingan Arema FC vs Persebaya, Oktober tahun lalu memaksa KLB PSSI dimajukan hingga 16 Februari 2023.

Menpora Zainudin Amali kemudian maju sebagai salah satu calon wakil ketua umum (Waketum), bersaing dengan 15 kandidat lain.

Langkah Zainudin di KLB PSSI tidak mulus. Pasalnya, pemilihan yang memenangkannya bersama Yunus Nusi terpaksa diulang. Padahal saat itu, Menpora Zainudin Amali berada di urutan teratas dengan 66 suara, disusul Yunis dengan 63 suara. Sementara posisi ketiga ditempati Ratu Tisha dengan 41 suara.

Sejumlah voters dilaporkan protes atas hasil ini. Mereka mempertanyakan hilangnya sejumlah suara saat penghitungan hingga akhirnya mendorong dilakukannya pemilihan ulang.

Kali ini, perolehan suara Menpora Amali justru melorot ke posisi ketiga dengan 44 suara. Sementara Ratu Tisha berada di urutan pertama dengan 54 suara diikuti Yunus dengan 55 suara.

Drama tidak berakhir di sini. Yunus Nusi yang sudah terpilih sebagai wakil ketua umum PSSI belakangan malah mundur. Dia beralasan, Menpora Zainudin Amali lebih layak untuk posisi itu.

Keputusan ini selanjutnya diikuti dengan pengangkatan Amali sebagai wakil ketua umum 1 menggeser Ratu Tisha yang memiliki suara terbanyak pada pemilihan ulang menjadi waketum 2 PSSI.

Menurut pengamat sepak bola, Kusnaeni, terpilihnya Menpora sebagai wakil ketua umum PSSI belum pernah terjadi. Meski demikian, tidak ada regulasi yang melarang pejabat pemerintah untuk menjadi pengurus PSSI. "Dan kalo beliau ga mundul, di satu titik nanti akan terjadi kekikukan di alur birokrasi antara PSSI dan Menpora," kata Kusnaini kepada Liputan6.com.

Kusnaeni menambahkan, saat ini sepak bola Indonesia tengah berada di salah satu titik terendah sehingga dibutuhkan sosok yang dapat stand by dan punya energi yang besar pula. Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di PSSI saat ini, juga dibutuhkan sosok yang punya akses, jaringan dan kapasitas.

"Pak Zainudin Amali punya semua itu dari pengalaman-pengalamannya. Diharapkan beliau dapat membantu merealisasikan Inpres No 3 Tahun 2019 yang belum pernah dapat direalisasikan oleh pengurus PSSI sebelumnya," beber Kusnaeni menambahkan.

Menurut statuta PSSI tahun 2019, terdapat 15 komite eksekutif (exco) di dalam kepengurusan PSSI. Mereka terdiri dari 1 ketua umum, dua wakil ketua umum, dan 12 anggota exco. Seluruhnya memiliki masa tugas empat tahun, terhitung sejak terpilih.

Pada pasal 42 mengenai ketentuan umum juga disebutkan, kalau wakil ketua umum PSSI yang paling lama melayani di sepak bola bakal menggantikan posisi ketua umum yang berhalangan. Ayat lainnya juga menyebutkan bila tampuk pimpinan di PSSI kosong dan masa jabatannya masih lebih dari 24 bulan, maka wakil ketua umum yang paling lama melayani dan berpengalaman di sepak bola otomatis naik menjadi ketua umum hingga akhir kepengurusan.

Kusnaeni tidak ingin berprasangka terhadap keputusan Zainudin Amali rela melepas jabatan menteri demi waketum PSSI. Dia mengaku tidak melihat ada agenda lain di luar pekerjaannya saat ini. "Kalo pun misal ke depannya ternyata ada agenda lain ya, engga masalah selama tetap pada jalan yang benar," ujarnya.

Sementara itu, Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS menilai, keputusan Menpora Zainudin Amali mundur dari jabatannya bakal menimbulkan sejumlah implikasi.

Salah satunya, tentu saja terkait dengan reshuffle kabinet untuk mencari Menpora yang baru. "Karena beliau dari Golkar, kemungkinan besar Golkar akan meng-endorse kader mudanya untuk menggantikan Zainudin Amali," kata Arya kepada Liputan6.com.

Sejauh ini, Arya berasumsi dua Ketua AMTG Ilham Permana dan mantan Ketua AMPI Golkar Dito Ariotedjo bisa jadi kandidatnya.

"Melihat banyaknya event-event internasional strategis seperti Piala Dunia U-20, SEA Games, dan Asian Games, memunculkan implikasi selanjutnya mengenai sosok seperti apa yang dibutuhkan presiden untuk mengisi posisi Menpora," bebernya.

Menurut Arya, ada beberapa kriteria yang dibutukan Menpora selanjutnya. Selain memiliki dukungan politik yang kuat, sosok pengganti Zainudin Amali juga harus memiliki pengalaman memimpin baik di organisasi kepemudaan dan mungkin di pemerintahan. Selain itu, pengganti Zainudin juga diharapkan memiliki Kematangan berpikir dan berpolitik serta punya jaringan yang luas di organisasi pemuda dan partai politik.

Kusnaeni punya pandangan tak jauh berbeda. Dia juga berharap, sosok pengganti Menpora memiliki jiwa kepemudaan. Hanya saja, Kusnaini berharap, calon pengganti Zainudin Amali tetap dari kalangan yang memahami olahraga. "Paling ideal secara teoritis adalah orang yang paham olahraga, secara usia masih dekat dengan kalangan kepemudaan," beber Kusnaini mengakhiri.

Sejauh ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga masih berhati-hati menanggapi keinginan mundur Menpora Zainudin Amali. Dia masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo terkait calon penggantinya. Airlangga menyerahkan proses itu kepada presiden. "Hak prerogatif Pak Presiden," katanya.