FIFA Beri Kartu Kuning atas Pembatalan Tuan Rumah Piala Dunia U-20, PSSI Sebaiknya Duduk Bareng Pemerintah

Upaya Erick Thohir mempertahankan status tuan rumah tersebut gagal. Beruntung, lewat pertemuan lanjutan, FIFA akhirnya melunak dan tidak menjatuhkan sanksi pengucilan terhadap Indonesia. Sebagai hukuman, PSSI hanya mendapat kartu kuning berupa pembekuan dana bantuan FIFA Forward.

Dalam keterangan resminya, FIFA kembali menegaskan dukungannya terhadap upaya PSSI dalam mentransformasi sepak bola Indonesia. "Erick Thohir telah mendapat support dari pecinta sepakbola seluruh Indonesia. Kami siap mendukung program-program transformasi PSSI yang jadi agenda ke depan demi perbaikan prestasi dan pengelolaan organisasi sepakbola yang lebih profesional," kata Richard. 

Terpisah, pengamat sepak bola senior, Kesit Handoyo juga menilai upaya Erick Thohir dalam menyelamatkan sepak bola Indonesia dari sanksi FIFA usai pembatalan Piala Dunia U-20 sudah maksimal. Pendapatnya ini sejalan hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Dalam survei tersebut, LSI menemukan 80,6% responden percaya bahwa Ketum PSSI Erick Thohir sudah berupaya optimal agar Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 tetap dilaksanakan di Indonesia, meskipun pada akhirnya FIFA membatalkan status tuan rumah dari tangan Indonesia.

"Jika melihat usaha apa yang dilakukan Erick Thohir sudah maksimal. Masyarakat juga menilai itu dan saya sependapat," kata Kesit, dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Minggu (9/4/2023).

Sementara pengamat sepak bola lainnya, M. Kusnaeni berhadap pemerintah memberikan dukungan penuh kepada stakeholder termasuk PSSI sehingga pengembangan olahraga nasional tumbuh maksimal. Dia ingin PSSI dan pengurus olahraga lain duduk satu meja bersama pemerintah untuk membahas posisi ke depan. 

"Apakah mau berkibar di level internasional dengan menjadi tuan rumah event-event besar, atau hanya begini-begini saja. Aturan main di olahraga sudah jelas, berbeda dengan politik. Jika mau jadi tuan rumah hajatan besar olahraga, kita tidak bisa menolak negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik untuk datang dan bertanding," kata Kusnaeni menambahkan.