Demi Olimpiade 2028, PP Pordasi Geber Program Animal Welfare

Nusrtdinov Zayan Fatih atau yang akrab disapa Dinov, atlet andalan DNV Equestrian (istimewa)

Liputan6.com, Jakarta- Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP PORDASI) pimpinan Aryo Djojohadikusumo membuat terobosan baru untuk membangkitkan prestasi olahraga berkuda di Indonesia. Salah satunya dengan program memperhatikan kesejahteraan hewan (animal welfare).

Sejumlah pakar kesehatan hewan menilai program animal welfare yang saat ini menjadi salah satu program PP Pordasi merupakan sebuah terobosan yang patut didukung semua pihak. Selama ini, kesehatan dan kesejahteraan kuda menjadi salah satu hal yang cenderung terabaikan.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (UNAIR) Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA.,Drh. menjelaskan kesejahteraan hewan telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oleh sebab itu, setiap usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kuda, seperti area pertandingan dengan taraf internasional yang memiliki standar tinggi hingga membangun sarana dan prasarana lain, sudah seharusnya mendapatkan dukungan banyak pihak.

"Kalau dalam mempedulikan dan memperhatikan lebih kepada perkudaan itu baik, apalagi kalau dikaitkan dengan animal welfare, ini baik sekali," ujarnya kepada media.

Pria yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNAIR ini pun memberikan apresiasi terhadap PP PORDASI pimpinan Aryo Djojohadikusumo atas komitmennya menginisiasi program kesejahteraan hewan, terutama bagi kuda. “Tindakan-tindakan seperti ini memang perlu dilakukan demi prestasi olahraga berkuda Indonesia ke depannya,” tambah Bambang.

2 dari 3 halaman

Kesejahteraan Hewan

Selain masalah area pertandingan, menurut Bambang, kesejahteraan hewan yang berkaitan dengan penyakit dan cedera terhadap kuda harus mendapatkan sorotan untuk memenuhi Five Freedoms of Animal Welfare. Penyakit dan cedera pada kuda dapat berasal dari kondisi kandang (stable) yang kurang representatif serta kondisi arena kejuaraan yang tidak memenuhi standar Federasi Olahraga Berkuda Internasional (FEI).

Selama puluhan tahun, kondisi tersebut kurang mengalami perbaikan dan minim penyelesaian. Bambang berharap banyak pihak lebih terlibat dalam pengembangan olahraga berkuda. Meskipun tidak dapat dipungkiri, olahraga ini memakan biaya cukup tinggi dalam pengelolaanya.

"Ini bukan seperti mobil yang masuk garasi habis lomba. Kalau kuda ini harus dirawat agar tetap fit dan butuh banyak hal. Ini memang olahraga yang membutuhkan dana lebih besar," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Terobosan Aryo di Pordasi

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PP PORDASI Aryo Djojohadikusumo menyatakan bahwa dirinya akan mendorong para pengurus provinsi (Pengprov) PORDASI untuk membangun stable yang memadai di daerah masing-masing. Selain itu, PP PORDASI bersama sejumlah pihak juga tengah menyiapkan pembangunan venue berstandar internasional yang saat ini belum dimiliki Indonesia. Berbagai rencana strategis ini sekaligus menjadi bagian Program PORDASI “Road to LA28” yang merupakan visi besar federasi untuk mengirimkan atlet berkuda dalam Olimpiade Los Angeles tahun 2028.

“Salah satu misi ke depannya yakni setiap Pengprov harus memiliki stable yang memadai bagi kuda dan kami akan menyediakan venue berstandar internasional sebagai tempat penyelenggaraan olahraga kuda di dalam negeri. Ini kaitannya untuk mendukung program animal welfare,” ucap Aryo dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa PP PORDASI belum lama ini.

Untuk memenuhi standar itu, Ketua Komisi Peternakan PP PORDASI Prof. Muladno menyatakan rencana kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Desember 2024. Upaya ini dilakukan agar memastikan kesejahteraan hewan dalam bentuk venue dan kandang yang layak untuk kuda dapat terpenuhi.

Muladno juga berharap bisa menggandeng pihak ketiga yang profesional dan independen untuk melakukan penilaian seputar kondisi kesejahteraan hewan dalam berbagai sisi. Kolaborasi itu akan membuat penilaian yang bisa memuaskan semua pihak. "Komite saya lakukan internal boleh saja, tapi untuk eksternal tetap perlu yang dari independen," imbuhnya.