Mengukuhkan Kepengurusan PB Wushu, KONI Somasi KOI

KONI Pusat melayangkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo. Surat bernomor 1743/UMM/X/13 tertanggal 29 Oktober 2013 itu dilayangkan pejabat Bidang Pembinaan Hukum KONI Pusat Amir Karyatin, Kamis (31/10/2013).

Dalam surat tersebut, KOI dinilai telah melampaui kewenangan tugas KONI Pusat dengan mengukuhkan Kepengurusan PB Wushu Indonesia masa Bhakti 2013-2017. Menurut KONI Pusat, Ketua KOI telah menyalahgunakan wewenang dan melanggar Undang-undang Sistem Keolaragaan Nasional Pasal 44.

Surat yang ditembuskan ke Presiden, Ketua DPR, Menko Kesra, dan Menpora itu juga menyebutkan berdasarkan Pasal 29 ayat 1 ART KONI bahwa pengukuhan dan pelantikan anggota dilakukan oleh Pengurus KONI.

"KONI Pusat belum mengukuhkan PB Wushu Indonesia dikarenakan hasil Munas PB Wushu Indonesia masih dalam proses persidangan pada Badan Arbitrase Olaraga Indonesia (BAORI), dengan pokok permasalahan Ketua Umum PB Wushu Indonesia sudah menjabat lebih dua priode," tulis surat tersebut.

KONI meminta Ketua Umum KOI dalam waktu 14 hari terhitung surat dikirimkan untuk membatalkan pengukuhan dan meminta maaf kepada Ketua Umum KONI melalui Media Massa Nasional satu halaman penuh berturut-turut selama tujuh hari.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman juga melayangkan surat kepada Menpora dengan nomor 1738/UMM /X/13 tertanggal 29 Oktober 2013. Dalam Surat tersebut, Tono menyampaikan keberatan atas langkah KOI tersebut. Menurutnya, telah terjadi tumpang tindih kewenangan yang dilakukan KOI terhadap KONI.

PB Wushu Indonesia periode 2013-2017 yang diketuai Supandi Kusuma digugat oleh empat Pengprov, di antaranya Jawa Timur. Terpilihnya Supandi pada Munas di Yogyakarta, beberapa waktu lalu, dinilai telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan menjadikan dirinya sebagai Ketua Umum untuk ketiga kalinya.(Ant/Bog)