[Cek Fakta] Sejoli Korban Hakim Jalanan

Warsiah, tetangga kontrakan M, menyaksikan apa yang terjadi malam itu. Ia berusaha melerai, meneriaki warga agar tak main hakim sendiri. Namun, upayanya digagalkan massa yang marah.

"Saya teriak-teriak sambil nangis. Kasihan dia sampai sujud gitu minta ampun. Tapi karena pada marah, enggak didengar," tutur dia.

Warsiah juga menyaksikan pasangan itu masih berpakaian saat digrebek di kontrakan. Saat warga menelanjangi M dan R, ia kembali berteriak berharap warga menghentikan aksinya. "Kasihan, jangan kasar begitu. Heh!" kata Warsiah mengulang ucapannya saat itu.

Tokoh masyarakat sekaligus rohaniawan Romo Benny Susetyo menyatakan, aksi main hakim sendiri seperti yang terjadi di Tangerang, sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

"Itu menghina martabat manusia, menodai Pancasila. Jika kita mencintai Pancasila, tidak akan melakukan seperti itu," ujar Romo Benny kepada Liputan6.com, Rabu (15/11/2017) malam.

Menurut dia, masyarakat akhir-akhir ini mudah terpengaruh hasutan dan provokasi. Tanpa bukti dan fakta, mereka mudah dibawa ke perbuatan yang tak berperikemanusian.

"Ini kan provokasi. Massa tanpa sadar akan ikut. Pelakunya harus ditindak dan aparat tidak boleh kompromi," tegas Romo Benny.

Dia menambahkan, butuh ketegasan aparat untuk mengatasi masalah ini. Dia khawatir jika kejadian di Tangerang dibiarkan, akan membuat perilaku kekerasan seakan-akan mendapat legitimasi dari negara.

"Negara harus melindungi hak-hak setiap warga. Jangan sampai kekerasan jadi perilaku yang dianggap wajar. Kalau negara lemah, ini akan menjadi virus. Tindak tegas semua pelaku," jelas Romo Benny.

Secara terpisah, Ketua PBNU Marsudi Syuhud menyatakan, aksi main hakim sendiri bukan budaya bangsa Indonesia. Dia meminta masyakarat untuk mengembalikan ke hukum yang berlaku jika menemukan kasus dugaan pelanggaran.

"Memang benar hukum bisa berjalan jika ada yang mengawal, salah satunya masyarakat. Namun, cara mengawasinya jangan terjebak emosi dan ujungnya ikut melanggar hukum," ujar Marsudi kepada Liputan6.com,

Mantan Sekjen PBNU 2010-2015 itu mengapresiasi masyarakat yang sudah sadar hukum.

"Bahwa amar ma’ruf bil ma’ruf, nahi mungkar ma’ruf juga. Tentu caranya bisa sesuai dengan kondisi setempat, misalnya dekat dengan tokoh setempat dengan polisi," ucap Marsudi.

Kasus main hakim sendiri terhadap dua sejoli R (28) dan M (20) di Cikupa Tangerang, menambah panjang deretan kasus main hakim sendiri. Masih segar dalam ingatan, M Alzahra (30) alias Joya, meregang nyawa usai diamuk dan dibakar massa di Babelan, Bekasi, Selasa, 1 Agustus 2017 lalu.

Cerita bermula saat Joya usai salat Asar di Musala Al-Hidayah, Pondok Cabang Empat, Babelan, Bekasi. Tak lama setelah keluar dan meninggalkan musala, Rojali (41), warga yang tinggal di depan musala mencurigai gerak-gerik Joya.

Langkah Joya masuk musala tanpa permisi dan tidak menutup rapat pintu usai salat Asar mengundang kecurigaan Rojali.

Selang beberapa saat, abang ipar Rojali, Zainul mendatangi Rojali. Zainul menanyakan amplifier musala yang tidak ada di tempat biasa. Padahal, dia tengah membutuhkan amplifier itu untuk peringatan haul orangtuanya.

Mengetahui amplifier hilang, Rojali langsung mengambil motornya dan mengejar Joya. Waktu itu, Joya baru sekitar 10 menit meninggalkan musala.

Rojali pun memanggil sejumlah pemuda yang kebetulan lewat untuk membantu mencari Joya. Akhirnya dia melihat Joya di dekat jembatan Pasar Muara yang berjarak 4 kilometer dari musala.

Seorang saksi mata menyebut, ada tiga pria yang meneriaki Joya dengan kata maling. Joya yang panik memilih melompat ke sungai di bawah jembatan.

Tapi Joya tak bisa berbuat banyak. Kondisi sungai yang berlumpur dan penuh sampah membuat pelarian dia tersendat. Di pinggir sungai pun telah banyak orang yang siap menangkap tukang reparasi amplifier itu.

Bapak satu anak itu kemudian ditarik massa ke arah Pasar Muara. Di depan deretan ruko, Joya meregang nyawa secara mengenaskan. Dia dianiaya dan dibakar hidup-hidup.

Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Arthur Josias Simon mengakan, persekusi oleh warga dipicu oleh tersebarnya informasi tidak benar yang kemudian memicu reaksi kurang baik.

“Itu bentuk reaksi sosial komunitas tertentu. Dalam kasus ini sebagai bentuk penghukuman terhadap pelanggar norma masyarakat. Sayangnya, dipicu oleh oknum yang kurang informasi atau memberikan kabar kurang benar,” kata Arthur ketika dihubungi Liputan6.com, Rabu (15/11/2017).

Perilaku tersebut biasanya diawali oleh oknum yang melakukan provokasi. Provokasi tersebut membuat warga melakukan tindakan kolektif. Dalam kasus persekusi di Tangerang, tindakan kolektif warga berupa kekerasan.

"Collective behaviour terjadi. Ada step by step. Misalkan memberi contoh, provokasi. Yang kemudian berujung pada kekerasan kolektif,” ujar Arthur.

Penyebabnya bermacam-macam, Arthur mencontohkan bahwa dalam kasus lain, tindakan tersebut banyak dipicu oleh emosi.

"Biasanya emosional. Misal maling tertangkap, orang-orang emosi. Nah, tinggal emosi ini bisa dikendalikan atau tidak," ungkap Arthur.

Arthur menyayangkan tokoh masyarakat seperti ketua RT dan ketua RW malah turut melakukan penghakiman sepihak. Padahal, kehadiran tokoh masyarakat dapat menjadi pencegah peristiwa tersebut terjadi.

"Harusnya tokoh masyarakat berperan di sini. Tapi dalam kasus ini malah sebaliknya. Ini perlu diteliti lebih lanjut," jelas Arthur.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Arthur menjelaskan beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat.

"Pastikan bahwa informasi atau data itu akurat. Sehingga tidak salah duga," ujarnya.

Selain itu, harus ada tokoh masyarakat dan penegak hukum yang berperan. Serta ada pemahaman hukum yang positif.

"Jaga perilaku berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Jangan main hakim sendiri," papar Arthur. (Andri Setiawan)