[Cek Fakta] Jokowi Sebut Sekjen PBB Minta RI Jembatani Konflik Rohingya

Dari penelusuran, peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik kemusiaan di Myanmar memang mendapat perhatian PBB.

Hal ini sebagaimana yang diberitakan republika.co.id dengan judul berita 'PBB Puji Peran Indonesia dalam Konflik Myanmar'. Artikel itu diterbitkan pada 7 Februari 2018 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran Indonesia terkait konflik Rohingya di Myanmar mendapat perhatian khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara khusus, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Zeid Ra'ad Al Husein memuji peran Indonesia dalam konflik tersebut.

"Keterlibatan aktif Indonesia dalam kondisi buruk yang dialami Muslim Rohingya patut dipuji dan sangat diperlukan," kata Zeid Ra'ad Al Husein dalam kunjungannya ke Indonesia, Rabu (7/2).

Kedatangan Zeid ke Indonesia sekaligus memperingati 70 tahun deklarasi HAM universal. Dia mengatakan, sejak 998 lalu, Indonesia telah berhasil melakukan transisi demokrasi dan memperkuatnya dengan pertumbuhan ekonomi. Indonesia, dia melanjutkan, merupakan salah satu negara paling progresif di kawasan dalam bidang HAM.

Seperti diketahui, etnis minoritas muslim Rohingya menjadi korban kekerasan militer Myanmar yang terjadi sejak 25 Agustus tahun lalu. Lebih dari 600 ribu penduduk Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri mereka.

PBB menilai kekerasan yang dialami warga minoritas itu merupakan bentuk pembersihan etnis. Ini jika melihat operasi militer yang dilakukan saat itu sangat terorganisasi, terkordinasi, dan sistematik. Operasi dimulai sebelum serangan pemberontakan terhadap pos polisi, mulai dari pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan anak-anak.

Zeid tidak memungkiri adanya tindakan pembersihan etnis dan genosida yang terjadi di negara tersebut. Dia mengatakan, kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya berpotensi memicu konflik regional.

Dia mengatakan, pelanggaran HAM yang dilakukan saat ini bisa menjadi konflik di kemudian hari. Lanjutnya, krisis Rohingya berpotensi memicu konflik yang lebih luas jika berdasarkan identitas keagamaan. Zeid menilai, konflik yang terjadi saat ini adalah puncak dari aksi diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Rohingya yang telah berlangsung selama lima dekade.

Selain itu, Jokowi juga mengaku sempat berkunjung ke kamp pengungsian pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. Kunjungan itu dilakukan Jokowi pada Minggu 28 Februari 2018 lalu. Hal ini sebagaimana yang diberitakan Liputan6.com dengan judul 'Jokowi Melawat ke Kamp Pengungsi Rohingya di Bangladesh'.

Liputan6.com, Cox's Bazar - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi telah tiba di kamp pengungsi Rohingya di Jamtoli, Cox's Bazar, Bangladesh pada Minggu, 28 Januari 2018 waktu setempat.

Seperti dikutip dari Twitter resmi Kementerian Luar Negeri RI (28/1/2018), Presiden secara simbolis telah menyerahkan bantuan tambahan, berupa pakaian, selimut, pangan tambahan, dan peralatan penjernihan air.

Selain itu, Jokowi juga sempat bertemu dengan para pengungsi, relawan kemanusiaan Indonesia di kamp, dan meninjau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan tiba di Bandar Udara Cox's Bazar, Bangladesh, sekira pukul 12.40 Waktu Setempat atau 13.40 WIB.

Kedatangan Presiden dan Ibu Iriana langsung disambut oleh Deputy Commisioner MD. Ali Hossain, Superintendent of Police (SP) Dr. AKM Iqbal Hossain, serta Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Kelembagaan Salman Al Farisi.

Presiden dan Ibu Iriana terlebih dahulu mendapatkan penjelasan yang diberikan Deputy Commissioner Cox's Bazar Ali Hossain terkait penanganan terhadap pengungsi Rakhine State di Refugee Camp.

Penjelasan tersebut disampaikan di salah satu VIP Room yang berada di Bandar Udara Cox's Bazar, Bangladesh.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan terbatas menuju Kamp Jamtoli, yakni salah satu tempat penampungan pengungsi dari Rakhine State yang ada di Bangladesh. Perjalanan sepanjang 70 km tersebut ditempuh Presiden Jokowi selama satu jam melalui jalur darat dengan menggunakan mobil.

Di sepanjang perjalanan tampak masyarakat Cox's Bazar turut menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Bahkan beberapa warga sempat mengabadikan momen tersebut melalui gawai mereka.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan kali ini adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Teten Masduki dan Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh Rina Soemarno.

Namun hingga kini persoalan kemanusiaan di Rakhine masih terus diselesasikan oleh PBB maupun Indonesia. Belum lama ini, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menerima kunjungan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Duta Besar Christine Burgener di Kemlu RI, Jakarta. Pertemuan digelar pada pada Kamis 28 Maret 2019 lalu.

Hal ini sebagaimana yang diberitakan Liputan6.com dengan judul 'Jamu Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Menlu RI Bahas Krisis Rohingya'.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menerima kunjungan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Duta Besar Christine Burgener di Kemlu RI, Jakarta pada Kamis 28 Maret 2019 pagi.

"Kami mendiskusikan perkembangan dan upaya serta kemungkinan kolaborasi yang mampu berkontribusi dalam membahas isu di Negara Bagian Rakhine (Myanmar)," kata Menlu Retno via Twitter (28/3/2019).

Arrmanatha juga mengatakan bahwa beberapa isu yang menjadi perhatian dan pembahasan termasuk kunjungan tim AHA Centre ASEAN ke Rakhine yang telah dilakukan beberapa pekan lalu untuk melaksanakan preliminary assessment.

Upaya Relokasi Pengungsi Rohingya di Bangladesh ke Pulau Terpencil

Pertemuan antara Menlu Retno dan Dubes Burgener dilaksanakan ketika pemerintah Bangladesh berencana merelokasi setidaknya 100.000 orang pengungsi Rohingya yang saat ini berada di kamp pengungsian Cox's Bazaar dekat perbatasan Myanmar, ke Bhasan Char, sebuah pulau di selatan Bangladesh.

Saat ini sekitar 730.000 warga Rohingya ditampung di Cox's Bazar, sekaligus menjadikannya kamp pengungsi terbesar di dunia.

Relokasi yang diimplementasi oleh Angkatan Laut Bangladesh tengah berjalan dan diperkirakan komplit tahun ini.

Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menginstruksikan pekan lalu untuk menyelesaikan relokasi gelombang pertama, berjumlah 23.000 keluarga Rohingya, dari Cox's Bazaar ke Bhashan Char pada 15 April, kata Menteri Negara Penanggulangan Bencana dan Manajemen Bantuan Md Enamur Rahman mengatakan pada 4 Maret 2019.

Mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyelesaikan semua persiapan dalam hal itu, menteri lebih lanjut mengatakan: "Perumahan, listrik, komunikasi, perawatan kesehatan, perlindungan badai, pusat-pusat perlindungan topan dan setiap fasilitas lainnya ada di sana."

Ditanya apakah komunitas internasional --semisal Badan PBB untuk urusan pengungsi-- dinotifikasi terkait rencana itu, Enamur Rahman mengatakan: "Kami melakukan pertemuan dalam hal ini di kantor perdana menteri dan yang lain dijadwalkan pada 6 Maret."

Berdasarkan rencana pemerintah, 103.200 Rohingya dari lebih dari satu juta yang saat ini terlindung di kamp-kamp sempit Cox's Bazar akan dipindahkan ke Bhashan Char di bawah sebuah proyek dengan perkiraan biaya lebih dari 2.312 crore taka (sekira Rp 3,8 triliun).

Mengomentari soal rencana itu, Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir menjelaskan bahwa Menlu RI dan Dubes Burgener "menginginkan langkah-langkah bersama agar para pengungsi kembali ke Negara Bagian Rakhine sesuai kesepakatan antara Myanmar dan Bangladesh."

Sementara itu sebelumnya, penyidik khusus Komisi HAM PBB untuk Myanmar Yanghee Lee menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana Bangladesh memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya ke sebuah pulau terpencil. Dia memperingatkan pulau tersebut kemungkinan tidak layak huni dan bisa memicu krisis baru.

"Ada sejumlah hal yang belum jelas bagi saya bahkan setelah mengujungi pulau itu," ujar Yanghee Lee, seperti dikutip dari ABC Indonesia, Selasa (12/3/2019).

Termasuk, katanya, apakah pulau itu benar-benar bisa dihuni manusia.

"Relokasi yang tak terencana dengan baik serta tanpa persetujuan para pengungsi yang bersangkutan, berpotensi menciptakan krisis baru," kata Lee yang berkunjung ke pulau itu pada Januari lalu.

Pemerintah Bangladesh, katanya, berkewajiban memastikan bahwa pemindahan ini tidak menimbulkan krisis baru.