[Cek Fakta] Prabowo Sebut KPK Temukan Kebocoran Pendapatan Rp 4 Ribu Triliun, Ini Faktanya

Dari hasil penelusuran, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan pernah menyebut bahwa pendapatan Indonesia bocor Rp 4 ribu triliun.

Hal ini dikutip dari artikel detik.com dengan judul 'Sebut Kebocoran, KPK: Pendapatan Indonesia Seharusnya Rp 4.000 T'.

Semarang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih ada kebocoroan pendapatan pemerintahan Indonesia. Seharusnya total pendapatan mencapai Rp 4.000 triliun, namun kini baru sekitar separuhnya yang diperoleh.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, saat memberikan sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel Semarang.

"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria, Senin (1/4/2019).

Ia menjelaskan, dari perhitungan Litbang KPK, seharusnya ada Rp 4.000 triliun yang diterima tiap tahunnya, tapi pada kenyataannya pendapatan yang diterima sekitar Rp 2.000 triliun.

"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4.000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2.000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran maka Rp 4000 triliun bisa dicapai," ujar Basaria.

Salah satu upaya mencegah kebocoran yaitu menggunakan inovasi online agar transparan. Saat ini beberapa daerah sudah bisa memantau online pedanpatan pajak dari Hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir.

"Untuk Bali bahkan sudah pakai software, sudah otomatis pendapatan yang harusnya 10 persen sudah ke kas daerah. Potensi hilang pendapatan karena selama ini manual, paling efektif yaitu online," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Jawa Tengah digenjot dengan sistem monitoring online yang hari ini mulai diterapkan di 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah setelah sebelumnya diuji coba di 13 daerah.

"Dengan sistem online ini, kebocoran penarikan pajak bisa kita kurangi. Seluruh transaksi pajak baik sektor perhotelan, restoran, tempat hiburan, parkir ini nantinya bisa online semuanya, sehingga akan lebih optimal," kata Ganjar.

"Dari hasil uji coba itu, ternyata sistem penerimaan online pajak daerah membuat peningkatan pendapatan dari sektor pajak meningkat drastis. Untuk itu, hari ini seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menerapkannya," imbuh Dirut Bank Jateng, Supriyatno.

Namun, kebocoran pendapatan Rp 4 ribu triliun itu diluruskan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Hal ini dikutip dari Liputan6.com dengan judul artikel 'KPK Sebut Prabowo Salah Persepsi soal APBN Bocor Rp 2 Ribu Triliun'.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyebut Prabowo Subianto salah tangkap terkait kebocoran APBN sebesar Rp 2 ribu triliun.

"Itu kan meng-quote dari Ibu Basaria Pandjaitan. Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpulkan sampai Rp 4 ribu triliun, APBN kita sekarang kan Rp 2.400 triliun. Kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp 4 ribu triliun," tutur Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019). Menurut Saut, pemerintah bisa mendapatkan APBN hingga Rp 4 ribu triliun jika upaya penarikan terus dimaksimalkan. Masih ada sekitar Rp 2 triliun yang dapat dijangkau dan kemudian bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Beberapa orang bisa mengejar, jadi kekurangan sekitar Rp 2 ribu triliun. Jadi, itu bukan kebocoran, potensi. Kita diskusi di banyak tempat, itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh ibu itu. Kita itu sebenarnya punya potensi banyak lagi karena bisa bayangkan, kalau APBN kita sampai Rp 4 ribu triliun," jelas dia.

Dia mencontohkan, KPK pernah menyambangi Pemprov DKI Jakarta di masa jabatan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Tanpa harus bolak-balik, APBN mengucur hingga Rp 7 triliun.

"BPJS bagaimana sekarang kan 2.200, jadi kita mengejar itu. Makanya kami datang ke Bea Cukai, datang ke pajak," kata Saut.

Lebih lanjut, datangnya APBN dapat dipelajari satu per satu antar instansi terkait. Dengan sistematis dan terstruktur, kata Saut, pihaknya yakin dapat mengumpulkan APBN hingga Rp 4 ribu triliun.

"Contohnya tadi itu, saya datang ke DKI kok baru sekali dapat Rp 7 triliun, datang ke Priok, ke perhubungan, datang ke pertambangan, dan seterusnya. Jadi, itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi," Saut menandaskan.