Cek Fakta: Heboh Iuran Warga Pribumi dan Non Pribumi di Bangkingan Surabaya, Ini Faktanya

Setelah ditelusuri, foto surat iuran warga RW 03 Bangkingan, Surabaya tersebut ternyata sudah tidak berlaku. Informasi ini dikutip dari situs Liputan6.com dengan judul artikel "Pemkot Pastikan Surat Keputusan RW 3 Bangkingan Surabaya yang Viral Tak Berlaku".

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengambil langkah menyikapi viralnya Surat Keputusan RW 3 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya di media sosial yang mengatur iuran warga.

Pemkot Surabaya memastikan telah menggelar pertemuan bersama pihak RT, RW, LPMK, kelurahan dan kecamatan setempat, untuk membatalkan surat keputusan tersebut.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Kanti Budiarti mengatakan, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2017 telah diatur ketentuan terkait dengan sumber dana yang bisa dikelola oleh RT-RW.

"Di situ ada aturan-aturan yang jelas salah satunya sumber dana yang sah, yang tidak mengikat, dari usaha-usaha lain dan dari anggaran pemerintah daerah,” kata Kanti, Rabu, 22 Januari 2020.

Di samping itu, kata Kanti, dalam Perda tersebut juga mengatur ketentuan lurah setempat juga ikut membantu mengawasi terkait dengan pungutan-pungutan warga tersebut. Artinya, jangan sampai ada pungutan yang membebani masyarakat di Surabaya.

Sebab, saat ini biaya administrasi kependudukan sudah tidak ada, alias gratis. "Artinya pemerintah kota semua pelayanannya gratis, jadi RW jangan sampai membebani warga,” kata dia.

Pihak RW setempat sebelumnya juga sudah diingatkan. Bahkan, saat pembentukan pengurus, juga sudah dibekali Perda dan Perwali yang mengatur ketentuan sumber dana yang bisa dikelola RT RW.

"Kemarin, Selasa 21 Januari 2020, rapat RW bersama LPMK dan RT, disepakati membatalkan aturan (Surat Keputusan) tersebut,” ungkapnya.

Di samping itu, sejak pembentukan RT RW yang baru, Pemkot Surabaya telah memberikan surat edaran dan sosialisasi terkait perda dan perwali yang mengatur tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) maupun pengelolaan sumber dana di tingkat RT - RW. Karena itu, seharusnya masing-masing RW juga sudah paham terkait Perda No 4 Tahun 2017.

"Kemarin itu kita keliling di 31 kecamatan, RT/RW, LPMK yang baru itu, yang periode 2020 – 2022 yang kita lakukan pelantikan itu. Artinya, RT-RW yang baru sudah kita kasih wawasan dan pembekalan,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada seluruh pengurus RT maupun RW, ketika menetapkan hal yang menyangkut warga, supaya berkoordinasi dengan lurahnya masing-masing. Jadi lurah juga ikut membantu memonitor.

"Sebaiknya sebelum diterapkan konsultasi dulu dengan kelurahan. Lurah nanti bisa mengawasi dan mengarahkan,” pesannya.

Untuk itu, ke depan, Kanti memastikan akan rutin membina para pengurus RT-RW. Pembinaan akan rutin dilakukan ketika rapat berkala di masing-masing kelurahan dan kecamatan.

"Itu nanti forum untuk ketemu RT, RW dan lurah, berarti biar disampaikan lah, disosialisasikan supaya tidak terulang lagi di wilayah yang lain,” pungkasnya.

Mengenai kata pribumi dan non pribumi yang tertulis dalam foto surat iuran tersebut juga sudah diklarifikasi Ketua RW 03 Bangkingan, Surabaya.

Informasi ini dikutip dari situs kelanakota.suarasurabaya.net dengan judul artikel "Viral Surat Keputusan RW di Bangkingan Surabaya, Ini Klarifikasinya".

Surat Keputusan RW 3 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya yang mengatur iuran warga viral di media sosial karena mencantumkan kata pribumi dan non pribumi. Pengurus RW setempat mengklarifikasi hal ini.

Paran Ketua RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri mengatakan, maksud kata-kata pribumi dan bukan warga pribumi adalah untuk membedakan warga kampung asli dan pendatang.

"Saya tidak ada maksud rasis atau mendiskreditkan etnis lain. Istilah ini sudah muncul di aturan pengurus terdahulu di tahun 2014. Pribumi dan non Pribumi ini murni kesalahan redaksi, maksud kami warga kampung dan pendatang," ujar Paran ditemui suarasurabaya.net, di rumahnya, Selasa (21/1/2020).

Menurut Paran, istilah Pribumi dan Non Pribumi ini muncul karena sudah menjadi kesepakatan warga. Karena mayoritas warga Bangkingan adalah orang desa yang kental dengan tradisi sehingga istilah itu hanya untuk memudahkan penyebutan pendatang dan warga asli.

Paran juga meminta maaf apabila aturan ini menyinggung orang lain dan menjadi kontroversi. Setelah ini, aturan ini akan direvisi bersama pengurus RW dan Lima RT.

"Kami gelar rapat malam ini juga. Biar ke depan tidak ada masalah," katanya.

Paran juga telah dipanggil ke Polrestabes Surabaya bersama pengurus lainnya untuk dimintai klarifikasi.

"Kami juga menjelaskan ke Kepolisian terkait pencantuman kata Pribumi dan Non Pribumi. Kami juga klarifikasi, biar tidak dianggap macem-macem," katanya.

Surat iuran yang dikeluarkan pengurus RW 03, Bangkingan, Surabaya sudah tidak berlaku. Pemkot Surabaya memastikan telah menggelar pertemuan bersama pihak RT, RW, LPMK, kelurahan dan kecamatan setempat, untuk membatalkan surat keputusan tersebut.

Sementara kata pribumi dan non pribumi hanya merupakan istilah untuk membedakan warga kampung dengan pendatang.

Data: Eka M

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia. 

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu. 

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.