Situs DPR Diretas Jadi Dewan Penghianat Rakyat? Simak Faktanya

Liputan6.com, Jakarta - Situs resmi DPR RI dpr.go.id sempat diretas, pada Kamis 8 Oktober 2020. Aksi peretasan ini diketahui dari video yang menunjukan kalimat bertuliskan "Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia" pada situs tersebut.

Berikut 6 fakta dugaan peretasan situs DPR:

1. Video beredar di media sosial

Video perubahan nama situs web DPR dari "Dewan Perwakilan Rakyat" diubah menjadi "Dewan Penghianat Rakyat" beredar di media sosial, di tengah aksi penolakan pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Berdasarkan pantauan Tekno Liputan6.com, Kamis (8/10/2020), aksi tersebut sempat ramai di Twitter. Sejumlah akun pun diketahui sempat mengunggahnya perubahan itu di media sosial tersebut.

Adapun setelah dicek kembali, video tersebut berasal dari media sosial TikTok dan diunggah oleh akun bernama @donie.chandra.

2. Polisi masih menyelidiki dugaan peretasan

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, pihaknya akan menelusuri temuan peretasan tersebut.

"Diselidiki," tutur Argo saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Diduga, peretasan situs DPR tersebut merupakan buntut kekecewaan masyarakat atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Nanti setelah ada hasil lidik (diketahui motifnya)," kata Argo.

3. Situs tidak bisa diakses

Setelah perubahan "Dewan Perwakilan Rakyat" diubah menjadi "Dewan Penghianat Rakyat" tersebut, situs DPR ternyata sempat down hingga Kamis, 8 Oktober 2020 siang.

4. Bantahan perubahan akronim DPR menjadi Dewan Penghianat Rakyat

Sekjen DPR RI Indra Iskandar membantah akronim DPR sudah berubah menjadi Dewan Penghianat Rakyat. Menurutnya, tulisan itu hanya editan belaka

"Kalau tulisan (Dewan pengkhianat rakyat) itu semu editan. nggak ada. Itu cuma editan saja," kata Indra saat dikonfrimasi, Kamis (8/10/2020).

Meski demikian Indra mengakui situs DPR sempat di-hack sehingga lumpuh dan tidak dapat diakses.

"Upaya untuk menghack itu memang ada sejak Senin malam sampai siang ini, masih ada upaya itu. Dan masih berat di website DPR," katanya.

5. DPR gandeng Telkom dan Mabes Polri jaga dari peretas

DPR telah berkoordinasi dengan Telkom dan Mabes Polri untuk menghalau peretasan.

"Sudah dimonitor juga baik dari Telkom maupun Kepolisian bareskrim. Memagari juga untuk upaya (menghindari hacker) menyerbu. Tapi memang masih agak berat sampai sekarang, tapi kami tetap memagari," jelasnya. 

6. Situs DPRD Parepare juga diretas sebelumnya.

Sebelum sitsu resmi DPR RI diteratas, laman situs DPRD Parepare yang beralamat di dprd-pareparekota.go.id diretas orang tak dikenal. Tampilan web-nya (deface) berubah dan penuh kata-kata makian.

Terkait hal itu, Sekretaris Dewan Kota Parepare, Sulsel Anzar, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan peristiwa peretasan situs DPRD Parepare oleh orang yang tak bertanggung jawab.

Anzar menyebut, akibat ulah hacker, warga Kota Parepare mengalami kendala tak bisa mengakses informasi-informasi penting seputar kegiatan DPRD Parepare yang biasanya ditampilkan secara transparan di laman tersebut.

"Saya cek dulu. Tentunya kita akan berupaya bagaimana laman website bisa normal kembali dan masyarakat tentunya bisa kembali mengetahui seputar kegiatan yang dilakukan wakilnya di DPRD Parepare ini," ucap Anzar.

Terkait peretasan itu, Anzar mengatakan pihaknya belum mengambil langkah selanjutnya karena belum bisa menyimpulkan aksi peretasan itu.

"Saya kordinasikan dulu ke pimpinan," tutur Anzar.

Sebelumnya, saat Liputan6.com mencoba mengakses situs milik DPRD Parepare, tampilannya berubah dengan foto bertuliskan "The Real Imposter".

Selain itu, si peretas (hacker) yang mengatasnamakan Juna dan Lutfie404 ini juga turut menuliskan sebuah kalimat yang berbunyi,

"Hai DPR,Para Bedebah,Anjing,Tikus Berdasi,Sekaligus Sampah Masyarakat.Sudahkah Kalian memikirkan Aspirasi Rakyat hari ini? Atau justrusibuk tidur memimpikanUangyang kalian dapatkan?THE REAL IMPOSTOR INDONESIA."