Cek Fakta: Tidak Benar Memakai Masker Tak Ber-SNI Bakal Didenda dan Dipenjara

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri fakta dan menemukan artikel berjudul "Tuai Polemik, Kemenperin Pastikan Aturan SNI Masker Kain Bersifat Sukarela" yang tayang di Liputan6.com 21 Oktober 2020.

Dalam artikel itu Kementerian Perindustrian melalui Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Elis Masitoh memberikan penjelasannya. Ia menegaskan penerapan SNI masker dari kain masih bersifat sukarela.

"Kami sampaikan kembali bahwa tujuan penetapan SNI ini adalah sebagai pedoman bagi industri dalam negeri untuk memproduksi masker kain dengan spesifikasi atau parameter yang ada di dalam SNI 8914:2020 tersebut, sehingga dapat mencegah penyebaran covid-19 dengan lebih baik dan lebih aman digunakan masyarakat," ujarrnya.

"Masker yang sudah ada tetap dapat beredar, namun tentu saja tidak diperkenankan mencantumkan tanda SNI sebelum mendapatkan sertifikat SPPT SNI dari Lembaga sertifikasi Produk (LSPro)," katanya menambahkan.

Selain itu ada juga artikel berjudul "BSN: UMKM Tak Wajib Terapkan SNI Masker Kain" yang tayang 27 September 2020.

Dalam artikel tersebut terdapat penjelasan dari Kepala Humas BSN Denny Wahyudi.

"Saat ini belum ada kewajiban harus sertifikasi SNI masker kain. Dengan kata lain, informasi tentang SNI Masker Dari Kain yang kami rilis kemarin, supaya masyarakat terutama pelaku usaha mengetahui bahwa oh ini ya kalau bikin masker yang berkualitas dan aman. Saya sudah punya infonya tentang acuan persyaratan mutu SNI," ujarnya.

"Kendati masih bersifat sukarela, pelaku usaha sudah dapat menjadikan SNI ini sebagai pedoman dalam memproduksi masker dari kain. Saat ini, SNI ini sifatnya masih sukarela, belum diberlakukan sebagai mandatory atau wajib oleh regulator dalam hal ini Kementerian Perindustrian," katanya menambahkan.

Dalam laman bsn.go.id juga bisa dilihat SNI yang diwajibkan yakni di link berikut ini...

 

 

 

View this post on Instagram

Dear SNIzen, pada dasarnya penerapan SNI itu bersifat sukarela sampai ada peraturan pemerintah yang mewajibkan penerapan SNI tersebut. Nah, BSN tidak memiliki wewenang untuk mewajibkan penerapan suatu SNI. Informasi lebih lengkapnya dapat SNIzen lihat pada infografik di atas ya! 😊 Hingga bulan Agustus 2020 kemarin sudah ada total 238 SNI yang diwajibkan penerapannya. Daftar ke-238 SNI tersebut dapat di unduh pada tautan bit.ly/sniwajib. Dokumen lengkap SNI lainnya bisa SNIzen baca secara gratis di akses-sni.bsn.go.id. Kalian juga dapat membeli dokumen SNI melalui situa pesta.bsn.go.id. Beberapa hari kemarin banyak pertanyaan yang masuk untuk SNImin tentang SNI Masker Kain 😷. Jadi, penerapan SNI Masker Kain sifatnya sukarela ya SNIzen. Hingga saat ini, belum ada peraturan pemerintah yang mewajibkan SNI tersebut (sesuai dengan infografik diatas). Sekarang SNImin mau tanya SNIzen nih! Tulis di kolom komentar, produk apa saja yang wajib SNI? boleh juga menulis produk wajib SNI versi kalian dan berikan alasannya. Komentar paling unik akan SNImin tampilkan di instastory. Salam #BanggaMemakaiSNI

A post shared by Badan Standardisasi Nasional (@bsn_sni) on Sep 27, 2020 at 6:05pm PD

 

Klaim yang menyebut orang yang memakai masker tidak ber-SNI akan dipenjara dan didenda adalah tidak benar. Faktanya sertifikasi SNI pada masker masih bersifat sukarela.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia. 

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu. 

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.