Cek Fakta: Tidak Benar Bukti Vaksinasi Covid-19 Sebagai Persyaratan Administrasi

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan menghubungi Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi. Dia menjelaskan postingan yang beredar viral itu tidak benar.

"Postingan itu hoaks. Sumbernya tidak diketahui dengan jelas dan bukan dari Kementerian Kesehatan," ujar dr. Nadia saat dihubungi, Kamis (24/6/2021).

"Untuk saat ini Pemerintah belum berencana mensyaratkan wajib memperlihatkan bukti vaksinasi covid-19 untuk administrasi," katanya menambahkan.

Dia juga mengingatkan bahwa vaksin covid-19 untuk masyarakat tidak dipungut biaya. "Kalau program vaksinasi dari Pemerintah pasti gratis. Masyarakat bisa melapor jika diminta membayar."

Postingan yang mengklaim Kemenkes akan mewajibkan bukti vaksinasi covid-19 sebagai persyaratan administrasi adalah hoaks.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.