Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Penyebar Hoaks saat PPKM Darurat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah siap memberi sanksi untuk pihak yang menyebar hoaks saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali, ini untuk menghindari jatuhnya korban akibat berita palsu yang tersebar saat upaya memutus penularan Covid-19 tersebut diberlakukan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan bertindak tegas dan siap memberi sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan PPKM darurat, termasuk penyebar hoaks selama upaya penularan Covid-19 tersebut diberlakukan.

"Tadi Jaksa Agung memberikan malah lebih kencang lagi melalui peraturan perundangan-undangan yang ada, pelanggaran-pelanggaran sampai pemberitaan-pemberitaan berita palsu atau hoaks," kata Luhut, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (2/7/2021).

Luhut juga menegaskan, penyebar hoaks saat PPKM darurat akan mendapat sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Pelanggaran-pelanggaran sampai pemberitaan-pemberitaan berita palsu atau hoaks. Itu pun akan dia lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tuturnya.

Luhut mengingatkan, agar tidak bermain-main degan hoaks sebab dampaknya fatal, yaitu dapat menimbulkan kerugian hingga merenggut nyawa.  

"Saya ingatkan kepada kita semua jangan bermain-main dengan berita hoaks. Karena ini menyangkut masalah kemanusiaan," ujarnya.