3 Informasi Salah Seputar Vaksinasi Covid-19, Simak Faktanya

Beredar di aplikasi percakapan Whatsapp pesan berantai berisi berita terkait vaksin covid-19. Pesan berantai ini ramai dibagikan sejak akhir pekan kemarin.

Dalam pesan berantai tersebut membahas beberapa hal terkait vaksin covid-19 seperti kewajiban dari WHO, tanggung jawab pemerintah, hingga vaksin merah putih. Berikut isi pesan berantai itu selengkapnya:

"Dr. Tifa: WHO Melarang Vaksinasi Paksa Apalagi Dengan Ancaman Hukuman Pada Rakyat

WHO MELARANG VAKSINASI PAKSA APALAGI DENGAN ANCAMAN RAKYAT Tidak bisa memperpanjang SIM, STNK juga HUKUMAN jika tidak mau menerima vaksin Tiada 1pun negara di bumi ini, boleh melakukan program penyuntikan Vaksinasi, dalam situasi emergency sekalipun, dengan paksaan. ancaman hukuman dll pada rakyatnya. Sejak WHO berdiri tahun 1958, Vaksinasi itu Program Sukarela, bukan program Mandatory. Tugas Pemerintah, untuk MENYEDIAKAN VAKSIN TERBAIK, berikan edukasi terbaik, memberikan pemahaman terbaik. Bukan memberikan ANCAMAN apalagi HUKUMAN PADA RAKYATNYA. Kalau ada satu Rakyat, yang cedera karena Vaksin, membuat cacat dan meninggal karena Vaksin... Saya mau tanya pada Presiden, pada Menteri Kesehatan, Kapolri dll Tanggungjawab apa yang bisa Anda berikan kepada Penerima Vaksin? Dari 3 pertanyaan di atas, seharusnya Pemerintah, Presiden, Menkes dll, punya kepekaan hati rasa yang tinggi. Semua Nakes, seluruh Rakyat Indonesia, sadar, bahwa Vaksinasi Corona, demi agar Pandemi ini bisa segera selesai, adalah pilihan yang harus dipertimbangkan. Dan apabila Pemerintah, punya kehendak baik, untuk menyediakan yang terbaik bagi rakyatnya, dan tidak memberikan vaksin sembarangan dengan risiko yang harus ditanggung oleh Rakyat sendiri, Mensupport, mendukung, dan mendorong secara penuh, agar Vaksin Merah Putih segera jadi dan bisa digunakan secepat mungkin. Kita punta Laboratorium, Pabrik Vaksin, Ilmuwan hebat-hebat yang sudah puluhan tahun memproduksi Vaksin, bahkan mengekspor ke negara-negara lain. Dan Para Ilmuwan itu, sudah menyatakan SANGGUP untuk membuat Vaksin MERAH PUTIH, dan asalkan Pemerintah mensupport, Vaksin bisa jadi tahun 2021, dan bisa digunakan secara luas. Pertanyaan saya: Kenapa Vaksin Merah Putih tidak disupport, didukung, disegerakan untuk jadi? Sekali lagi saya tegaskan di sini. Saya tidak Anti Vaksin. Tetapi saya tidak mau disuntik Vaksin selain Vaksin dari Virus Asli Indonesia, Vaksin yang dibuat oleh Bangsa Indonesia sendiri. TITIK! TANPA SYARAT !! (Dr. Tifauzia Tyassuma)"

Lalu benarkah sejumlah klaim dalam pesan berantai terkait vaksin covid-19? Simak dalam artikel berikut ini...

Beredar melalui aplikasi percakapan informasi terkait larangan mendapatkan anestesi (obat bius) setelah divaksin covid-19. Informasi itu beredar sejak awal pekan ini.

Dalam informasi yang beredar disebutkan jika seseorang yang mendapat anestesi setelah divaksin covid-19 akan membuat orang itu meninggal dunia. Berikut narasi selengkapnya:

"Peringatan

Siapapun yang telah divaksinasi virus corona dilarang menggunakan segala jenis anestesi (bius), baik anestesi (bius) lokal maupun anestesi (bius) dokter gigi, karena hal ini sangat membahayakan nyawa orang yang divaksinasi, sangat berbahaya, dan dapat langsung meninggal. .

Oleh karena itu, orang yang divaksinasi harus menunggu 4 minggu setelah divaksinasi, Jika dia terinfeksi dan sembuh, dia hanya dapat menggunakan anestesi 4 minggu setelah dia sembuh dari infeksi coronavirus.

Seorang kerabat dari seorang teman divaksinasi dua hari yang lalu, pergi ke dokter gigi kemarin, dan meninggal segera setelah diberi anestesi (bius) lokal ! Setelah membaca peringatan tentang vaksinasi coronavirus, pada kotak vaksin, kami menemukan bahwa setelah menyelesaikan vaksin coronavirus, ada peringatan untuk tidak menggunakan anestesi ! (obat bius).

Mohon sebarkan informasi ini untuk melindungi keluarga, saudara, teman dan semua orang"

Lalu benarkah pesan berantai berisi informasi seseorang yang sudah divaksin covid-19 tidak boleh diberikan anestesi atau obat bius karena bisa mengakibatkan kematian? Simak dalam artikel berikut ini...

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.