Turki Siapkan Hukuman 1-5 Tahun Penjara untuk Penyebar Hoaks di Medsos

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Turki berencana menjatuhkan hukuman penjara satu hingga lima tahun bagi pengguna media sosial (medsos) yang menyebarkan “berita palsu” atau “hoaks”. Hal ini seperti dikutip dari Ifex.org, Selasa (17/8/2021).

Sebelumnya, akhir Juli lalu, Wakil Komite Konstitusi parlemen Turki dari Development Party (AKP), Ali Ozkaya, menegaskan bahwa undang-undang baru ini mencontoh undang-undang medsos yang diberlakukan di Jerman.

“Turki harus memberlakukan sanksi ini. Kami akan menghadirkan amandemen pidana tanpa membatasi kebebasan berekspresi untuk memastikan informasi yang benar disebarluaskan di media sosial,” ujarnya, akhir Juli lalu, seperti dikutip stockholmcf.org.

Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah Turki juga membentuk badan pengatur media sosial yakni “Presidency of Social Media”. Badan ini bekerja sama dengan pihak Otoritas Teknologi dan Komunikasi Informasi (BTK) atau Dewan Tertinggi Radio dan Televisi (RTUK).

Pembuat undang-undang di Turki yang diperuntukkan untuk media cetak dan broadcast media sempat dituding menggunakan kewenangan mereka untuk menghukum media-media yang kritis kepada pemerintah.

Dalam satu tahun terakhir, RTUK telah mengeluarkan sebanyak 22 sanksi administratif ditujukan kepada beberapa stasiun televisi. Pasalnya, mereka dinilai sering menghadirkan liputan kritis terhadap pemerintah Turki.

Pemerintah Turki sendiri sebelumnya sudah memiliki undang-undang “hukum media sosial” dan sudah digunakan sejak tahun lalu. Ke depannya disinyalir, akan adanya pembaruan, perubahan, hingga penambahan undang-undang teror kebohongan lainnya dari pemerintah Turki.

(MG/ Azarine Jovita Halim)

Sumber: https://ifex.org/turkey-one-to-five-years-in-prison-for-spreading-fake-news-on-social-media/

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.